Kemenhub Akui Banyak Masyarakat yang Mudik Lebih Awal

Chandra Iswinarno | Achmad Fauzi
Kemenhub Akui Banyak Masyarakat yang Mudik Lebih Awal
Dirjen Perhubungan Darat Budi Setyadi. (Suara.com/Chyntia Sami Bhayangkara)

Budi juga meminta peran serta pemerintah daerah agar juga mensortir para pendatang dari Jabodetabek dengan dilakukan pemeriksaaan.

Suara.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengakui banyak masyarakat yang memilih mudik lebih awal. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari pelarangan mudik akibat Pandemi Virus Corona atau Covid-19.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, banyak masyarakat dari Jabodetabek yang memadati Terminal Tipe A di daerah-daerah.

"Ini kita sudah mengantisiapasi deengan meminta kepada kepala balai juga kepada kadis provinsi untuk melakukan pengecekan dan kemudian mengidentifikasi terhadap masyarakat yang baru datang dari Jabodetabek, jadi apakah mereka masuk PDP atau ODP," ujar Budi lewat video conference, Jakarta, Jumat (27/3/2020).

"Kemudian, kalau sudah diidentifikasi dan dia PDP harus ada isolasi 14 hari di masing-masing kabupaten kota," tambah dia.

Dalam hal ini, Budi juga meminta peran serta pemerintah daerah agar juga mensortir para pendatang dari Jabodetabek dengan dilakukan pemeriksaaan. Sehingga, penularan dari pendatang bisa cepat ditangani.

"Kita harapkan pemerintah kabupaten kota jangan selalu dengan melihat kondisi seperti ini, ada permintaan dan sebagainya, kita harapkan sepontan saja, karena ini kebutuhan bersama dan kita butuh cpat untuk berusaha," kata dia.

Kendati begitu, Budi belum bisa memastikan apakah mudik Lebaran nanti dilarang atau tidak. Pasalnya, keputusan pelarangan mudik masih ditentukan oleh rapat terbatas Presiden bersama para menteri.

Namun, lanjutnya, sampai saat ini Jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan sepakat untuk melarang kegiatan besar setahun sekali ini.

"Kita ada tahapan. sampai saat ini kita melakukan pelarangan dulu pada masyarakat. Karena kita masih di pembahasan eselon I yang difasiltiasi oleh Menko maritim. Namun demikian ada pembahasan diskusi yang bahwa mengatakan ini harus dilarang," tutup dia.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS