GEBRAK Serukan #LockdownPabrik Demi Lindungi Nyawa Buruh

Bangun Santoso, Erick Tanjung

Senin, 30 Maret 2020 | 10:55 WIB
GEBRAK Serukan #LockdownPabrik Demi Lindungi Nyawa Buruh
Sebagai ilustrasi: Sejumlah massa buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2). [Suara.com/Angga Budhiyanto]

Suara.com - Gerakan Buruh bersama Rakyat (GEBRAK) mendesak pemerintah untuk menegur perusahaan yang memaksa buruhnya bekerja tanpa dilengkapi alat pelindung diri supaya tak terinfeksi Covid-19. Kekinian masih banyak pabrik yang mengabaikan keselamatan buruh-buruhnya di tengah pandemi virus corona.

"Sampai sekarang kami melihat tidak ada tindakan dari pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan yang mengabaikan keselamatan buruhnya," kata Ketua Umum Konfederasi Aliansi Buruh Seluruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/3/2020).

GEBRAK menyerukan kepada seluruh buruh agar melakukan tekanan kepada perusahaan agar mengurangi proses produksi untuk mengurangi resiko penularan Covid-19 dengan tetap membayar penuh hak buruh. Sementara bagi perusahaan sektor strategis dan esensial, harus ada jaminan buruh dipekerjakan dengan menjalani protokol kesehatan secara ketat demi melindungi kesehatan para buruh seperti alat pelindung diri, hand sanitizer, management physical distancing, perbaikan gizi, vitamin, serta pemberian insentif tambahan.

"Jika proses produksi tetap berjalan tanpa ada perlindungan kesehatan, GEBRAK menyerukan kepada seluruh buruh agar melakukan #LockdownPabrik sesegera mungkin," ujarnya.

Gelombang PHK Akibat Pandemi Corona

Sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki mulai melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) seiring dengan menurunnya permintaan dari negara megara Eropa dan Amerika. Begitu juga di sektor-sektor industri lainnya. Namun, hingga saat ini tidak ada kebijakan pemerintah yang menjamin kelas buruh Indonesia terhindar dari ancaman kehilangan pekerjaan.

Insentif-insentif ekonomi yang diberikan tidak menghentikan gelombang PHK yang terjadi.

"Sementara skema insentif lewat Kartu Prakerja juga diragukan efektifitasnya mengingat dampak pekerja kena PHK akan jauh lebih besar dari cakupan bantuan ini," jelas Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Seluruh Indonesia (KPBI) Ilhamsyah.

Oleh karena itu, GEBRAK mendesak pemerintah memberikan jaminan agar tidak ada PHK selama krisis Covid-19.

baca juga

Pemotongan Upah

Ironisnya, pemerintah justru melindungi pengusaha dengan membuka peluang terjadinya pemotongan upah lewat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Surat edaran itu mengizinkan adanya perubahan besaran dan waktu pembayaran upah sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh. Namun kenyataannya hanya berdasarkan keputusan pengusaha.

Buruh kembali dikorbankan dalam menanggung dampak perlambatan ekonomi. Padahal berbagai stimulus dan kemudahan telah diberikan oleh pemerintah kepada pengusaha sejak Paket Kebijakan Ekonomi 2015, keringanan pajak hingga stimulus ekonomi dalam masa krisis Covid-19.

"Semua kebijakan hanya memberikan manfaat bagi pengusaha namun tidak memberi manfaat bagi kaum buruh," ujar Ilham.

Oleh karena itu, GEBRAK mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mencabut Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang merugikan buruh dan bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sementara itu, di tengah wabah virus corona banyak pekerja lepas yang diupah harian kehilangan pekerjaan.

Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI) hingga 25 Maret, tercatat ada lebih dari 110 pekerja lepas yang kehilangan pekerjaan akibat krisis Covid-19 ini. Mereka dalam kondisi sulit karena tetap harus membayar tagihan dan kebutuhan pokok sementara tidak ada pekerjaan.

"Para pekerja lepas berharap ada kebijakan yang membela mereka dalam kondisi krisis ini," ungkap Ketua Pengurus Harian SINDIKASI Ellena Ekarahendy.

Oleh karena itu, GEBRAK mendesak pemerintah agar mengeluarkan kebijakan insentif untuk mengurangi beban pekerja harian, berpenghasilan rendah, dan korban PHK. Insentif tersebut dapat berupa pembebasan tagihan listrik, gas, air bersih, iuran BPJS Kesehatan, iuran BPJS Ketenagakerjaan, relaksasi kredit pemilikan rumah (KPR), dan kredit pemilik kendaraan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Angkutan Barang Masih Boleh Keluar Masuk Jika Jakarta Lockdown

Angkutan Barang Masih Boleh Keluar Masuk Jika Jakarta Lockdown

News | Senin, 30 Maret 2020 | 10:47 WIB

Tewas Habis Main Bulutangkis, Keluarga Tak Berani Sentuh Jasad ODP Corona

Tewas Habis Main Bulutangkis, Keluarga Tak Berani Sentuh Jasad ODP Corona

News | Senin, 30 Maret 2020 | 10:43 WIB

Dua Pasien Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Meninggal Dunia

Dua Pasien Covid-19 di RS Darurat Wisma Atlet Kemayoran Meninggal Dunia

News | Senin, 30 Maret 2020 | 10:41 WIB

Jasa Kencan saat Corona, Dina dan Nadia Patok Tarif Segini ke Pelanggan

Jasa Kencan saat Corona, Dina dan Nadia Patok Tarif Segini ke Pelanggan

Jatim | Senin, 30 Maret 2020 | 10:23 WIB

Percuma Saja Kamu Cuci Tangan, Kalau...

Percuma Saja Kamu Cuci Tangan, Kalau...

Lifestyle | Senin, 30 Maret 2020 | 10:19 WIB

Setelah Dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Pasien di Tulungagung Menghilang

Setelah Dinyatakan Sembuh dari Covid-19, Pasien di Tulungagung Menghilang

Jatim | Senin, 30 Maret 2020 | 10:09 WIB

Viral Video Cuci Buah dan Sayur Pakai Sabun, Ilmuwan: Ini Bukan Ide Bagus

Viral Video Cuci Buah dan Sayur Pakai Sabun, Ilmuwan: Ini Bukan Ide Bagus

Health | Senin, 30 Maret 2020 | 10:43 WIB

Terkini

Butuh Backpack Kuliah dengan Banyak Kompartemen dan Muat Laptop? Cek 5 Pilihan Produk Ini

Butuh Backpack Kuliah dengan Banyak Kompartemen dan Muat Laptop? Cek 5 Pilihan Produk Ini

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 12:33 WIB

Bantu Persib Pesta 6 Gol, Balsa Sekulic Kirim Peringatan Jelang Duel Kontra Bali United

Bantu Persib Pesta 6 Gol, Balsa Sekulic Kirim Peringatan Jelang Duel Kontra Bali United

Bola | Jum'at, 20 November 2026 | 12:30 WIB

Berapa Bulan Sekali Bersihkan Bunga Es Kulkas agar Tak Tebal dan Boros Listrik?

Berapa Bulan Sekali Bersihkan Bunga Es Kulkas agar Tak Tebal dan Boros Listrik?

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 12:30 WIB

Review Novel Dear Heart, Why Him?: Dari Musuh Jadi Terjebak Friendzone

Review Novel Dear Heart, Why Him?: Dari Musuh Jadi Terjebak Friendzone

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 12:30 WIB

Maruf Amin Resmi Mundur dari Ketua Wantim MUI, Nama Pengganti Mulai Dibahas

Maruf Amin Resmi Mundur dari Ketua Wantim MUI, Nama Pengganti Mulai Dibahas

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:26 WIB

Polri-BNN Geledah Lapas Tanjung Gusta Medan, Ini Hasil Temuannya

Polri-BNN Geledah Lapas Tanjung Gusta Medan, Ini Hasil Temuannya

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 12:24 WIB

Gugat Kabinet Gemuk Prabowo ke MK, Pemohon Minta Maksimal 34 Kementerian

Gugat Kabinet Gemuk Prabowo ke MK, Pemohon Minta Maksimal 34 Kementerian

News | Jum'at, 20 November 2026 | 12:23 WIB

Daftar Penyakit dan Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Daftar Penyakit dan Operasi yang Tidak Ditanggung BPJS Kesehatan

Lifestyle | Jum'at, 20 November 2026 | 12:22 WIB

KAI Sumut Angkut 703 Ribu Ton Barang, Naik 22 Persen hingga Oktober 2026

KAI Sumut Angkut 703 Ribu Ton Barang, Naik 22 Persen hingga Oktober 2026

Sumut | Jum'at, 20 November 2026 | 12:20 WIB

4 Brightening Cleanser Fragrance-Free, Solusi Kulit Sensitif Cerah Maksimal

4 Brightening Cleanser Fragrance-Free, Solusi Kulit Sensitif Cerah Maksimal

Your Say | Jum'at, 20 November 2026 | 12:15 WIB

×