Suara.com - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah Alkadrie meminta kepada perusahaan untuk menyiapkan moda transportasi antar-jemput guna memfasilitasi karyawan yang masih bekerja di masa pandemi Covid-19, terutama di wilayah dengan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Permintaan itu juga ditujukan, apabila nantinya usulan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyetop operasional kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek disetujui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Menurutnya, fasilitas antar-jemput harus disediakan perusahaan yang tidak bisa menerapkan kebijakan work from home (WFH) sebagaimana imbauan pemerintah.
"Ya kalau itu, perusahaannya bisa menyediakan angkutan supaya bisa pegawai yang pentingnya seperti koki, kemudian pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, saya kira perusahaan bisa memikirkan itu. Karena persoalannya, ini kan persoalan kita bersama, kalau kokinya, siapa tahu saat naik kereta terpapar, itu kan membuat masalah yang besar untuk perusahaannya," kata Syarief kepada wartawan, Jumat (17/4/2020).
Meski begitu, Syarief tetap mengutamakan agar perusahaan dapat menerapkan kebijakan WFH sebagai langkah pendukung penerapan PSBB di Jabodebek dan akan menyusul untuk wilayah Tangerang Raya.
"Jadi semua ini harus menyadari bahwa memang Covid ini adalah penyebaran lewat manusia. Jadi yang efektif itu mematuhi aturan, tidak keluar dari rumah, menghindari interaksi sesama," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi V DPR mendukung upaya Anies Baswedan untuk memberhentikan operasional kereta rel listrik atau commuter line seiring akan ditetapkannya PSBB di wilayah Jabodetabek.
Kekinian, Anies sudah menyurati Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan agar menyetujui usulannya menyetop operasi KRL.
"Ya itu langkah yang tepat dalam rangka untuk mengefektifkan pysical distancing itu, karena selama masih terjadi angkutan umum, apalagi kita liat kemarin (KRL) protapnya tidak bisa dilaksanakan karena memang penumpangnya terlalu banyak," kata Syarief.
TERPOPULER
