Suara.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menyindir Belva Devara yang mundur dari jabatan staf khusus (stafsus) presiden, Selasa (21/4/2020) kemarin.
Ia mempertanyakan sikap Belva yang masih menjalankan salah satu proyek Kartu Prakerja yang dilimpahkan kepada Ruangguru.
"Mundur terus proyek jalan terus, apa yang Anda mau ajarkan?" tulis Yunarto via akun Twitter-nya @yunartowijaya.
Pria berusia 38 tahun itu menuding Belva menyepelekan pekerjaannya sebagai stasfus presiden dan lebih memilih proyek besar yang telah berhasil diperoleh Ruangguru.
"Proyek besar jauh lebih penting dari tugas negara? Atau memang selama ini Anda anggap posisi stafsus ini kerja sambilan?" kata @yunartowijaya.
Pertanyaan yang terlontar via media sosial itu sontak mengundang reaksi dari warganet. Sebagian warganet justru kontra dengan sikap Yunarto dan mendukung Belva Devara, salah satunya seperti diungkapkan oleh @BudiTyas.
"Kalau proyek, yang harus ditekan ya pemerintah. Kalau Ruangguru disuruh cabut lantas diganti platform aba-abal punya kroni, ya malah tambah ambyar," katanya.
Komentar tersebut dibalas dan diamini oleh @marissazefanya.
"Setuju, lagian Ruangguru selama ini bagus-bagus aja kok. Sebenarnya yang namanya enggak suka ya enggak suka aja. Belva aja sekarang yang maju kena mundur kena," tulisnya.
Baca Juga: Arie Kriting Pacari Indah Permatasari Tanpa PDKT
Namun ada pula yang mendukung sikap Yunarto.
"Kalo mundur, proyek juga mundur, itu gue demen, tapi kalau proyek nggak ikut batal, haiyah, dia orang cuma cari proyek aja rupanya," tulis warganet.
Adamas Belva Syah Devara mengundurkan diri dari jabatan stafsus Presiden Jokowi usai diterpa skandal keterkaitan Ruangguru dengan proyek Kartu Prakerja.
Ia dikritik oleh banyak pihak karena perusahaan yang ia dirikan menerima proyek dengan kucuran dana triliunan dari pemerintah.
Mundur dari Stafsus Jokowi, Belva: Saya Tak Mau Polemik soal Kartu Prakerja
CEO Ruangguru Adhamas Belva Syah Devara mengumumkan pengunduran diri sebagai Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo, Selasa (21/4/2020).
