Suara.com - Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk terus mengawal karier politik putranya, Gibran Rakabuming Raka, dinilai menjadi pedang bermata dua.
Alih-alih mengamankan posisi sang wakil presiden terpilih, manuver Jokowi justru dianggap menjadi beban yang membuat Gibran terlihat tidak mandiri.
Analisis tajam ini datang dari Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya. Menurutnya, Gibran yang minim pengalaman masih sangat bergantung pada bayang-bayang kekuasaan ayahnya, sebuah kondisi yang dieksploitasi oleh Jokowi namun berpotensi menjadi bumerang.
Yunarto menyoroti bagaimana Jokowi masih sering pasang badan untuk Gibran, bahkan untuk isu-isu yang seharusnya bisa ditangani sendiri oleh Gibran dan timnya.
Salah satu contoh paling gamblang adalah ketika Jokowi ikut angkat bicara mengenai isu pemakzulan Gibran.
Menurut Yunarto, respons Jokowi tersebut justru merugikan citra politik Gibran.
Hal itu seolah mengonfirmasi bahwa Gibran masih perlu "diasuh" dalam menghadapi kerasnya pertarungan politik di level elite.
"Tindakan Jokowi yang masih membela atau mengomentari isu terkait Gibran (seperti isu pemakzulan) justru membebani Gibran dan membuatnya terlihat masih 'dimomong' oleh ayahnya," tegas Yunarto dalam sebuah podcast Gaspol yang diungkap di YouTube dikutip pada Jumat (18/7/2025).
Lebih dalam, Yunarto menganalisis bahwa manuver komunikasi Jokowi ini bukanlah untuk konsumsi publik atau netizen semata. Pernyataan seperti soal pemakzulan adalah "satu paket" merupakan sinyal keras yang sengaja dikirimkan kepada para elite politik.
"Naluri Jokowi sebagai seorang ayah dan politisi ulung mendorongnya untuk tetap melakukan 'jap-jap kecil' meskipun sudah tidak menjadi 'petinju' aktif, yang ditujukan bukan untuk netizen melainkan untuk elit politik," jelasnya.
Pesan di baliknya bisa dibaca sebagai sebuah peringatan: "Jangan main-main dengan Gibran, karena yang kalian hadapi adalah saya (Jokowi)."
Ini adalah cara Jokowi untuk memastikan pengaruhnya tetap relevan dan Gibran tetap aman di lingkar kekuasaan.
Namun, di sinilah letak masalah yang lebih besar. Yunarto menyebut fenomena ini sebagai puncak dari "miskalkulasi politik" yang telah dilakukan Jokowi sejak beberapa tahun terakhir.
"Mas Toto berpendapat bahwa Jokowi mengalami miskalkulasi politik, bukan hanya terkait hubungannya dengan PDIP, tetapi juga karena meninggalkan orang-orang yang mendukungnya sejak awal dengan kepentingan yang lebih sedikit," ungkap Yunarto.
Miskalkulasi ini, menurutnya, bereskalasi ketika Jokowi mendorong Gibran menjadi cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial.
TERPOPULER
