"Padahal ini persoalan khusus yang seharusnya Pemerintah memaklumi kalau memang mau menerapkan prinsip adil ya. Adil buat siapa? Padahal daerah lain kan KTP gak jadi acuan. Yang penting bisa membuktikan diri tinggal di situ," pungkasnya.
"Padahal ini persoalan khusus yang seharusnya Pemerintah memaklumi kalau memang mau menerapkan prinsip adil ya. Adil buat siapa? Padahal daerah lain kan KTP gak jadi acuan. Yang penting bisa membuktikan diri tinggal di situ," pungkasnya.