Pemerintah Prioritaskan Bantuan Bagi Warga Terdampak yang Terdata di RT/RW

Chandra Iswinarno | Ria Rizki Nirmala Sari
Pemerintah Prioritaskan Bantuan Bagi Warga Terdampak yang Terdata di RT/RW
Menko PMK Muhadjir Effendy. [Dokumentasi Humas Kemenko PMK]

Data yang digunakan untuk penyaluran bansos prioritas tersebut nantinya diambil dari data yang sudah dihimpun pihak RT/RW.

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah memprioritaskan penyaluran bantuan sosial Covid-19 bagi warga terdampak yang belum terdata sebagai penerima bantuan secara reguler dari pemerintah.

Data yang digunakan untuk penyaluran bansos prioritas tersebut nantinya  diambil dari data yang sudah dihimpun pihak RT/RW.

Muhadjir mengatakan untuk warga terdampak tetapi tidak terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan reguler dari Kementerian Sosial ataupun Pemerintah Provinsi akan diutamakan. Hal itu dilakukan lantaran menurutnya warga terdampak di luar DTKS mesti mendapatkan perhatian lebih.

"Karena data yang diluar DTKS ini adalah kelompok yang harus mendapat perhatian. Terutama mereka yang sebelumnya tidak miskin tiba-tiba menjadi jatuh miskin. Sehingga peluang mereka menerima bantuan itu kecil," kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5/2020).

Dengan begitu, Muhadjir mengklaim kalau pemerintah saat ini lebih memerhatikan warga terdampak yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan reguler.

"Karena itu justru yang kita perhatikan adalah data yang ada di lapangan. Karena DTKS ini sebagian besar sudah mendapatkan bantuan reguler dari pemerintah," ungkapnya.

Pernyataan Muhadjir itu disampaikan ketika ia terjun langsung mengawasi penyaluran bansos di RW 08, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Di sana Muhadjir menerima laporan dari RW setempat kalau masih banyak data warga yang membutuhkan namun belum terdaftar sebagai penerima bantuan. Muhadjir menyebut masih ada ruang bagi usulan daftar warga membutuhkan sebagai penerima bansos.

Dengan catatan, data yang dihimpun itu dipastikan benar dan tidak tumpang tindih dengan penerima bansos dari Pemrprov ataupun Pemerintah Pusat.

"Sesuai kesepakatan awal pemerintah pusat salurkan bantuan sosial Presiden sebanyak 1,3 juta keluarga di DKI dan apabila pemprov akan menyalurkan bantuan sosial dari anggarannya maka diminta untuk melengkapi guna menjaring yang belum terdaftar. Nanti akan kita benahi persoalan data ini. Saya nanti minta pak Mensos untuk benahi," katanya.

Cek Ketersediaan Bahan Pokok Untuk Bansos

Muhadjir juga sempat mengecek ketersediaan stok sembako untuk bansos yang diberikan Presiden Joko Widodo atau Jokwoi di salah satu gudang logistik di kawasan Marunda, Jakarta Utara. Gudang logistik di titik itu dikhususkan untuk penyaluran banso di wilayah Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu.

"Stoknya saya cek tadi. Saya lihat cukup, tidak ada masalah. Aman-aman saja. Mudah-mudahan ini lancar. Saya yakin bisa disalurkan dengan baik," kata Muhadjir.

Untuk di DKI Jakarta, penyaluran bansos Presiden yang berisikan sembako akan disalurkan setiap dua minggu sekali senilai Rp 300 ribu. Penyaluran bansos telah dilakukan hingga 30 April 2020.

Berdasarkan data dari Kemensos, penyaluran bansos Presiden telah disalurkan kepada 374.736 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sebanyak 39,6 persen dari total 947.126 KPM yang tercatat.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS