Suara.com - Penyebaran Virus Corona atau Covid-19 berdampak besar pada ekonomi bagi ibu kota. Bahkan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020 terancam defisit hingga Rp 4 triliun.
Hal tersebut diungkapkan Asisten Kesejahteraan Rakyat (Askesra) Setdaprov DKI Jakarta Catur Laswanto. Dia mengatakan, saat ini alokasi APBD DKI sudah berkurang drastis karena pandemi Virus Corona, yakni Rp 47 triliun dari sekitar Rp 87 triliun awalnya.
Terkait kondisi ini, pemprov lantas melakukan pemotongan pada berbagai pengeluaran di tahun 2020. Kendati demikian, masih ada defisit Rp 4 triliun karena perkiraan pengeluaran berjumlah Rp 51 triliun.
"Padahal belanja, ini sekali lagi udah dipotong semua, sampai sekitar Rp 51 triliun," ujar Catur dalam video konferensi yang dikutip Suara.com Kamis (7/5/2020).
Meski pengeluaran dipotong banyak, Catur mengatakan anggaran penanganan Corona merupakan prioritas utama. Ia menyebut anggarannya salah satu yang terbesar dibandingkan daerah lain.
"Tapi untuk anggaran Bansos, Pemprov DKI Jakarta termasuk yang terbesar," jelasnya.
Sebelumnya, proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta dikurangi setengahnya. Hal ini dikarenakan virus Corona atau Covid-19 yang merebak memberikan dampak kontraksi pada perekonomian ibu kota.
Pembahasan soal penurunan proyeksi pendapatan ini telah dibahas Pemprov DKI bersama DPRD DKI. Pendapatan diperkirakan menurun 50 persen dari sektor pajak.
PAD DKI 2020 awalnya diperkirakan akan mencapai Rp 57,561 triliun. Namun dengan penyebaran corona, maka PAD diprediksi turun jadi Rp 26,423 triliun.
Baca Juga: APBD Merosot Tajam, Gaji ke 13 dan 14 PNS DKI Akan Dihapus Selama Pandemi
Dampaknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga mengalami penurunan. APBD 2020 diperkirakan turun 46,35 persen dari Rp 87,95 triliun menjadi Rp 47,18 triliun.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi mengatakan penerimaan dari berbagai sektor berkurang drastis karena merebaknya virus dari Kota Wuhan Provinsi Hubbei, China ini.
"Kan banyak sekali enggak masuk kan (pajak). Misalnya hotel, hiburan, pajak-pajak itu kan enggak masuk semua otomatis," ujar Suhaimi saat dihubungi, Rabu (6/5/2020).
