Suara.com - Pemerintah Pusat menargetkan 9 juta kepala keluarga mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Mereka yang bakal menerima bantuan itu adalah warga yang terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi).
Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan nominal dalam bantuan itu sebesar Rp 600 ribu per bulan. Pemberiannya akan dilakukan selama tiga bulan.
"Bansos khusus lainnya adalah bansos yang kita berikan untuk warga terdampak di luar Jabodetabek yaitu bansos tunai atau dulu mungkin lebih dikenal sebagai bantuan langsung tunai yang besarannya adalah Rp 600 ribu per KK per bulan selama 3 bulan. Targetnya adalah 9 juta KK," ujar Juliari dalam jumpa pers melalui virtual, Jumat (8/5/2020).
Juliari menyebut data 9 juta KK penerima BLT didapat dari pemerintah kabupaten dan pemerintah kota. Untuk itu pihaknya berharap penerima bantuan bisa tepat sasaran.
"Tidak harus menggunakan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ) sebagai satu-satunya data untuk penerima bansos tunai. Jadi kami sangat berharap daerah dalam hal ini Pemkab dan Pemkot memberikan data yang akurat sehingga bansos tunai ini dapat disalurkan secara tepat," ucap dia
Lebih lanjut, pada tahap pertama pemerintah menargetkan bisa menyalurkan bantuan kepada 2,6 juta KK hingga 9 Mei 2020.
Juliari mengatakan BLT yang disalurkan melalui rekening bank Himbara baru sekitar Rp 471,2 miliar kepada 785 ribu KK atau kurang dari 9 persen dari pagu anggaran.
Kemudian melalui kantor pos sedang berjalan untuk 1,8 juta KK.
"Untuk pengambilan di Kantor Pos, nanti nama-nama penerima manfaat ini akan diberikan undangan untuk menentukan jadwal kapan datang ke kantor pos dan mendapatkan uang, serta dicek identitasnya mendapatkan uang tunai Rp 600 ribu," kata dia.
"Kalau yang sudah memiliki rekening di Bank Himbara, akan ditransfer langsung ke rekening di Bank Himbara," Juliari menambahkan.
Juliari menambahkan, dari target 9 juta KK pihaknya baru mengantongi 7,8 juta Kepala Keluarga (KK).
"Dari target 9 juta KK hari ini, kami belum dapat 100 persen (data) 9 juta KK dari daerah. Yang sudah didapat (data) 7,8 juta KK sehingga masih ada daerah belum mengirimkan data jumlahnya sekitar 1,2 juta KK yang masih kami tunggu dari daerah," katanya.
TERPOPULER
