Saut Kritik Gaya Penetapan Tersangka KPK: Publik Berhak Peroleh Informasi

Agung Sandy Lesmana | Welly Hidayat
Saut Kritik Gaya Penetapan Tersangka KPK: Publik Berhak Peroleh Informasi
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (13/9). [Suara.com/Arya Manggala]

"...publik pemilik dana yang anda pakai berhak memiliki informasi anda melakukan atau tidak melakukan sesuatu," ucap Saut.

Suara.com - Eks Komisioner KPK Saut Situmorang turut menyoroti gaya baru kepemimpinan KPK jilid V, Firli Bahuri Cs dalam mengumumkan tersangka kasus korupsi.

Gaya baru pengumuman tersangka era Filri, tidak mengumumkan status tersangka, sebelum dilakukan penangkapan. Upaya itu diklaim agar tersangka tak dapat melarikan diri.

Saut pun mengingatkan Firli Cs, mengenai nilai-nilai antikorupsi yang seharusnya tidak dapat diubah di KPK, siapapun pemimpinnya. Saut mengatakan, transparansi merupakan nilai yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tak menimbulkan kecurigaan di mata publik.

"Adagiumnya, semakin besar ketertutupan semakin besar kecurigaan, itu sebabnya manajemen modern dalam public policy adalah keterbukaan," ujar Saut saat dikonfirmasi wartawan, Selasa (12/5/2020).

Saut menegaskan lembaga superbodi tersebut pemimpin maupun pegawainya digaji oleh anggaran negara yang merupakan pajak masyarakat. Maka itu, Saut mengingatkan lagi nilai transparansi di KPK kepada Firli Bahuri Cs, bahwa masyarakat berhak mengetahui apa yang dilakukan KPK baik di bidang penindakan maupun pencegahan korupsi.

"Termasuk keterbukaan anda melakukan atau tidak melakukan penindakan dan pencegahan korupsi, di mana publik pemilik dana yang anda pakai berhak memiliki informasi anda melakukan atau tidak melakukan sesuatu," ucap Saut.

Ia tak memungkiri setiap pimpinan KPK memiliki gaya masing-asing dalam memimpin lembaga antirasuah itu. Tapi menurutnya, nilai-nilai KPK harus tetap terjaga. Maka itu, Saut mengingatkan, pimpinan KPK Jilid V seharusnya memiliki indikator kerja yang disepakati bersama.

"Yang utama kinerja yang anda sepakati dari sisi pencegahan dan penindakan itu apa ? Itu yang utama, baru kemudian, style, strategy dan hal-hal taktis atas KPI yang anda sepekati. Most likely strategi dan taktis ini juga bisa berubah atau fleksible. Yang tidak berubah mestinya, values atau nilai-nilai penegakan hukum yang harus anda emban di organisasi anda," tutup Saut.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS