Suara.com - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan, bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan sanksi terhadap pelanggar aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Jakarta ialah anggota Satuan Polisi Pamong Praja alias Satpol PP.
Sementara polisi hanya berwenang mendampingi Satpol PP dalam pelaksanaannya memberikan tindakan berupa teguran, sanksi sosial hingga denda bagi warga yang melanggar PSBB.
Yusri menyampaikan, pihaknya bisa saja memberikan sanksi pidana terhadap warga yang melanggar aturan PSBB. Sanksi pidana itu akan diberikan kepada warga yang melawan kepada anggota polisi atau Satpol PP saat diberi teguran atau sanksi atas tindakannya yang melanggar aturan PSBB.
"Sanksi itu Satpol PP yang punya kewenangan. Kalau ada yang melawan petugas saat itu, baru polisi yang punya kewenangan," kata Yusri saat dihubungi, Rabu (13/5/2020).
Yusri mencontohkan, bahwa sanksi pidana bisa diberikan kepada warga yang melawan anggota saat diberi sanksi teguran seperti yang terjadi di wilayah Bogor, Jawa Barat.
Menurut Yusri, warga seperti itu bisa dijerat Pasal 93 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dengan ancaman pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 100 juta.
"Misalnya udah dikasih sanksi sama Saptol PP dia ngamuk, misalnya nggak terima kayak di Bogor itu, nah baru polisi punya kewenangan, dikasih dia Pasal 93," tutur Yusri.
Kendati begitu, Yusri menyampaikan bahwa sanksi pidana itu merupakan jalan terakhir yang akan diberikan kepada warga yang melawan anggota saat ditertibkan. Sementara kata dia, pihaknya akan lebih mendahulukan upaya persuasif dalam pelaksanaannya di lapangan.
"Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan itu bisa (dijerat kepada warga yang melawan), tapi itu jalan terkahir buat kita kalau ada warga yang nggak bisa diatur," tandasnya.
TERPOPULER
