REGIONAL:
Suara.com - Deputi Penindakan KPK Karyoto menyebut Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Komarudin merupakan pemberi instruksi untuk anak buahnya yakni Kepala Bagian Kepegawaian UNJ Dwi Achmad Noor untuk mengumpulkan uang Tunjangan Hari Raya (THR) agar diberikan ke sejumlah Pejabat di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Diketahui, Dwi Achmad telah terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK di Lingkungan Kemendikbud RI pada Rabu (20/5/2020).
"Rektor UNJ sekitar tanggal 13 Mei 2020 diduga telah meminta kepada Dekan Fakultas dan Lembaga di UNJ untuk mengumpulkan uang THR masing-masing Rp 5 juta melalui Dwi Achmad Noor (Kabag Kepegawaian UNJ)," kata Karyoto dikonfirmasi, Jumat (22/5/2020) dini hari.
Dimana, kata Karyoto, uang THR itu rencananya akan diserahkan kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemendikbud dan beberapa staf SDM di Kemendikbud.
"Pada tanggal 19 Mei 2020 terkumpul uang sebesar Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana," ujar Karyoto.
Pada, Rabu (20/5/2020), Achmad membawa sejumlah uang Rp 37 juta ke Kantor Kemendikbud RI. Sekaligus menyerahkan ke sebagian pejabat Kemendikbud seperti Karo SDM Kemendikbud sebesar Rp 5 juta, Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud sebesar Rp 2,5 juta serta Parjono dan Tuti (staf SDM Kemendikbud) masing-masing sebesar Rp 1 juta.
"Setelah itu Dwi Achmad Noor diamankan tim KPK dan Itjen Kemendikbud. Beserta barang bukti berupa uang sebesar 1.200 dolar AS dan Rp 27.500.000," ujar Karyoto.
Pasca penangkapan Dwi, KPK langsung bergerak melakukan serangkaian pemeriksaan kepada sejumlah saksi. Itu dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Mereka yakni, Rektor UNJ Komarudin, Kabag Kepegawaian Dwi Achmad Noor, dan Sofia Hartati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan.
Kemudian dari pejabat Kemendikbud RI, yang diperiksa Tatik Supartiah Analis Kepegawaian Biro SDM Kemendikbud, Diah Ismayanti Karo SDM Kemendikbud, Dinar Suliya Staf SDM Kemendikbud dan Parjono Staf SDM Kemendikbud.
Setelah serangkaian pemeriksaan selesai dilakukan penyidik KPK. Ternyata tidak ditemukan unsur pelaku penyenggara negara.
Mengingat kewenangan, tugas pokok dan fungsi KPK. Sehingga melakukan supervisi dengan menyerahkan kasus tersebut kepada Polri.
"KPK melalui unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan menyerahkan kasus tersebut kepada Kepolisian RI untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum," ujar Karyoto.
Karyoto pun menghimbau agar penyelenggara negara untuk tidak tergoda melakukan korupsi atau menerima gratifikasi.
"Terlebih dalam situasi prihatin saat ini dengan adanya musibah wabah covid 19," tutup Karyoto
TERPOPULER