Suara.com - Kim Jong Un menjadi pimpinan pada pertemuan militer yang membahas kebijakan baru untuk meningkatkan kemampuan nuklir negara Korea Utara di tengah perundingan denuklirisasi dengan Amerika Serikat, menurut media pemerintah, KCNA pada hari Minggu (24 Mei).
Menyadur Channel News Asia, pertemuan Komisi Militer Pusat ini sekaligus menandai penampilan publik pertama Kim dalam tiga minggu terakhir. Dia melakukan sejumlah kunjungan kecil dalam dua bulan terakhir di tengah pandemi virus corona.
Pertemuan itu membahas langkah-langkah untuk meningkatkan angkatan bersenjata dan "ancaman militer baik besar atau kecil yang terus-menerus datang dari pasukan musuh," kata KCNA.
"Yang ditetapkan dalam pertemuan itu adalah kebijakan baru untuk lebih meningkatkan pencegahan perang nuklir dan menempatkan pasukan bersenjata pada operasi siaga tinggi," katanya.
"Dalam pertemuan itu diputuskan langkah-langkah penting untuk meningkatkan kemampuan serangan senjata dari artileri," imbuhnya.
Tidak disebutkan tanggal pertemuan tersebut, tetapi laporan yang dikirimkan oleh KCNA perintah militer tersebut ditandatangani oleh Kim pada 23 Mei.
Diskusi nuklir diadakan setelah sebuah berita pada hari Jumat (22/05) di The Washington Post mengatakan bahwa pemerintahan Trump telah mengadakan pembahasan uji coba nuklir pertama AS sejak 1992 sebagai peringatan potensial bagi Rusia dan China.
Daryl Kimball, direktur eksekutif Asosiasi Kontrol Senjata yang bermarkas di AS, mengatakan kepada surat kabar tersebut bahwa keputusan uji coba nuklir AS kemungkinan akan "mengganggu" negosiasi dengan Kim Jong Un.
"Kim Jong Un mungkin tidak lagi merasa terdorong untuk menghormati moratorium-moratorium pengujian nuklir" ujar Daryl.
Baca Juga: Korea Utara Tak Ada Kasus Covid-19, Rodong Sinmun Ungkap Rahasia
Negosiasi antara Pyongyang dan Washington mengenai nuklir Korut tetap terhenti meski tiga pertemuan penting antara Kim dan Presiden AS Donald Trump sudah dilakukan.
Pyongyang telah melakukan serangkaian uji coba senjata dalam beberapa bulan terakhir. Korut dikenai beberapa sanksi oleh Dewan Keamanan PBB atas program senjata yang dilarang.
