Pemda Diminta Aktif Baharui Data Warga Miskin agar Bantuan Tepat Sasaran

Fabiola Febrinastri | Suara.com

Senin, 25 Mei 2020 | 08:50 WIB
Pemda Diminta Aktif Baharui Data Warga Miskin agar Bantuan Tepat Sasaran
Penyaluran bantuan sosial. (Dok : Kemensos)

Suara.com - Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Romanus Ndau Lendong, minta agar pemerintah daerah (pemda) aktif memperbaharui data warga miskin yang terdampak pandemi Covid-19. Menurutnya, mereka menjadi pihak yang menentukan dalam memastikan distribusi bantuan sosial tepat sasaran. 

“Namun sejauh pengamatan saya, hampir separuh dari pemda kurang aktif memperbaharui data. Ini disayangkan. Padahal sekarang ini kan kita sedang menghadapi pandemi. Kalau pembaruan tidak dilakukan, masyarakat miskin yang terdampak, tidak akan mendapat bantuan,” katanya, di Jakarta, Minggu (24/5/2020).

Ia mengingatkan semua pihak, negara ini bekerja untuk mereka yang miskin dan rentan. Mengutip pesan Presiden Joko Widodo, Romanus mengatakan bahwa, negara harus hadir terutama kepada mereka yang terdampak bencana.

“Ini prinsip-prinsip welfare state, dimana negara dimanapun, bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Di lain pihak, Romanus juga menyatakan apresiasi terhadap semua pihak yang tidak mengenal waktu, siang dan malam, dan kurang tidur bekerja mendistribusikan bansos.

“Ada mereka yang bekerja siang dan malam, dan kurang tidur bekerja mendistribusikan bansos. Saya yakin, mereka bekerja dengan penuh dedikasi dan ikhlas. Namun karena ada berita-berita yang menyebutkan bansos salah sasaran, bisa mengganggu pengabdian mereka,” katanya.

Dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah melalui Kemeterian Sosial (Kemensos) mendistribusikan bansos sembako bantuan presiden kepada 1,9 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak pandemi. Bantuan disalurkan di DKI Jakarta sebanyak 1,3 KK dan 600.000 KK di Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi, yang berbatasan langsung dengan Jakarta.

Kemensos juga menyalurkan bantuan sosial tunai (BST) kepada warga terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek kepada 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima PKH dan Program Sembako, dengan indeks bantuan Rp600 ribu per KK per bulan selama tiga bulan, mulai April, Mei, dan Juni 2020.

Terkait dengan data penerima bansos, Kemensos terus meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemda dalam pemutakhiran data, yang kini dinilai sudah lebih progresif.

Pandemi diharapkan menjadi momentum pemda untuk mememutakhirkan data, karena pascapandemi pun, tetap diperlukan karena bansos reguler tetap berjalan dan membutuhkan pemutakhiran data.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Penetapan Perpu No. 1 2020 Menjadi UU, Apa Peran Pemerintah Daerah?

Penetapan Perpu No. 1 2020 Menjadi UU, Apa Peran Pemerintah Daerah?

Your Say | Kamis, 21 Mei 2020 | 15:07 WIB

Mensos : Proses Distribusi Bantuan Sosial Tunai Terus Disempurnakan

Mensos : Proses Distribusi Bantuan Sosial Tunai Terus Disempurnakan

Bisnis | Kamis, 21 Mei 2020 | 12:20 WIB

Kemensos dan KPK Cek Langsung Distribusi Bansos Presiden di Jakarta Selatan

Kemensos dan KPK Cek Langsung Distribusi Bansos Presiden di Jakarta Selatan

News | Rabu, 20 Mei 2020 | 08:58 WIB

Menko PMK Minta BLT dan Bansos untuk Warga Miskin Jangan Disunat

Menko PMK Minta BLT dan Bansos untuk Warga Miskin Jangan Disunat

News | Selasa, 19 Mei 2020 | 17:34 WIB

Mensos Minta PT Pos Tambah Loket agar Penyaluran BST lebih Cepat

Mensos Minta PT Pos Tambah Loket agar Penyaluran BST lebih Cepat

News | Minggu, 17 Mei 2020 | 12:16 WIB

Kabareksrim : Polri Mengawal Semua Proses Penyaluran Bantuan Sosial

Kabareksrim : Polri Mengawal Semua Proses Penyaluran Bantuan Sosial

Bisnis | Minggu, 17 Mei 2020 | 07:26 WIB

Terkini

Bukan Dibacok Begal! Pria di Tambora Patah Kaki Hantam Beton Gara-gara Mabuk

Bukan Dibacok Begal! Pria di Tambora Patah Kaki Hantam Beton Gara-gara Mabuk

News | Senin, 25 Mei 2026 | 16:21 WIB

Bukan Sabotase, Ini Alasan PLN Butuh Waktu Lama untuk Pulihkan Listrik Sumatra

Bukan Sabotase, Ini Alasan PLN Butuh Waktu Lama untuk Pulihkan Listrik Sumatra

News | Senin, 25 Mei 2026 | 16:02 WIB

Sisi Getir Pasca-Bencana Sumatra: Masih Ada Sekolah yang Bertahan di Tenda dan Kelas Darurat

Sisi Getir Pasca-Bencana Sumatra: Masih Ada Sekolah yang Bertahan di Tenda dan Kelas Darurat

News | Senin, 25 Mei 2026 | 16:00 WIB

Menagih Janji di Atas Puing: Sepuluh Bulan Pedagang Taman Puring Menunggu

Menagih Janji di Atas Puing: Sepuluh Bulan Pedagang Taman Puring Menunggu

News | Senin, 25 Mei 2026 | 15:56 WIB

Pertumbuhan Ekonomi dan Swasembada Pangan Jateng Memuaskan, Tuai Berbagai Pujian

Pertumbuhan Ekonomi dan Swasembada Pangan Jateng Memuaskan, Tuai Berbagai Pujian

News | Senin, 25 Mei 2026 | 15:55 WIB

Tuntutan 5 Tahun Penjara Dianggap 'Fiksi', Noel Sebut Jaksa Paksakan Fakta di Kasus K3

Tuntutan 5 Tahun Penjara Dianggap 'Fiksi', Noel Sebut Jaksa Paksakan Fakta di Kasus K3

News | Senin, 25 Mei 2026 | 15:46 WIB

Gaji Rp7 Juta Tapi Punya Nissan GT-R Rp12 M, Noel Heran Kekayaan Bobby Mahendro: Gila Ini Orang!

Gaji Rp7 Juta Tapi Punya Nissan GT-R Rp12 M, Noel Heran Kekayaan Bobby Mahendro: Gila Ini Orang!

News | Senin, 25 Mei 2026 | 15:37 WIB

Sanksi Tegas Tawuran: 40 KJP Siswa Jakarta Melayang, Tapi Harapan Sekolah Tak Boleh Padam

Sanksi Tegas Tawuran: 40 KJP Siswa Jakarta Melayang, Tapi Harapan Sekolah Tak Boleh Padam

News | Senin, 25 Mei 2026 | 15:33 WIB

Didampingi Haris Azhar, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika Diperiksa Kejagung Soal Skandal Migor

Didampingi Haris Azhar, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika Diperiksa Kejagung Soal Skandal Migor

News | Senin, 25 Mei 2026 | 15:27 WIB

Kucurkan Rp100,1 Triliun untuk Rehab-Rekon Sumatera Pasca Bencana, Mendagri: Target Rampung 2028

Kucurkan Rp100,1 Triliun untuk Rehab-Rekon Sumatera Pasca Bencana, Mendagri: Target Rampung 2028

News | Senin, 25 Mei 2026 | 15:22 WIB