Suara.com - Pemerintah sedang mencanangkan skema new normal atau era tatanan baru agar masyarakat kembali bisa beraktivitas berdampingan dengan virus corona Covid-19.
Terkait rencana tersebut, sejumlah pihak ikut memberikan sorotan. Salah satunya seperti para pekerja kantoran yang ada di Jakarta.
Wisnu (26), salah satu pekerja kantoran di Kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, mengaku setuju jika new normal diberlakukan untuk menggerakkan lagi roda perekonomian.
Meski demikian, Wisnu menilai masih banyak masyarakat ibu kota yang abai terhadap protokol kesehatan.
"Tapi balik lagi soal kesadaran masyarakat, mau disiplin apa engga nih menerapkan protokol kesehatan, karena kalau diperhatikan masih banyak yang enggak peduli juga," kata Wisnu kepada Suara.com, Selasa (2/6/2020).
Wisnu menuturkan saat masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masyarakat masih abai terhadap protokol kesehatan, bukan tidak mungkin era new normal menjadi gagal.
"Kalau soal protokol kesehatan saja masih banyak yang cuek, menurut saya kondisi pandemi Covid-19 malah bisa makin parah gara-gara new normal," ungkapnya.
Sementara itu ketika disinggung pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat bisa berdamai dengan Covid, Wisnu menjawab hal itu boleh saja dilakukan akan tetapi masyarakat harus tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Tapi ya kembali lagi apakah masyarakat bisa disipilin, kalau kita lihat di pasar saja banyak yang mengabaikan protokol kesehatan, tidak pakai masker dan tidak memungkinkan untuk jaga jarak. Kemudian di transportasi umum seperti kereta, bus, angkot, apa bisa menjaga jarak di jam sibuk kerja?," ujarnya.
Terpisah, salah satu pekerja freelancer, Paradhita (25), meminta pemerintah segera menetapkan titik terang mengenai kebijakan skema new normal. Sebab ia tak yakin masyarakat bisa mudah menerapkan protokol kesehatan begitu saja.
"New normal ada pedoman perkantoran, mall dibuka. Tetapi orang Indonesia apakah semudah itu nurut pakai masker aja lupa lagi begini (pandemi covid)," tuturnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan belum akan melonggarkan kebijakan PSBB yang berlaku di sejumlah daerah di Tanah Air.
Namun, Kepala Negara juga mengatakan pemerintah terus melakukan pemantauan berdasarkan data dan fakta di lapangan untuk menentukan periode terbaik bagi periode tahapan masyarakat kembali produktif namun tetap aman dari Covid-19.
"Kita harus sangat hati-hati. Jangan sampai kita keliru memutuskan. Tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini. Kondisi yang terkena PHK dan kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi. Ini harus dilihat," ujar Jokowi dalam pernyataannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 15 Mei 2020.
Lebih lanjut Presiden mengatakan, nantinya masyarakat di Indonesia bisa beraktivitas normal kembali namun harus menyesuaikan dan hidup berdampingan dengan Covid-19.
TERPOPULER
