Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memangkas habis belanja pemeliharaan infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.
Pemangkasan ini dilakukan karena merebaknya virus corona Covid-19 sejak Maret lalu.
Pemangkasan dilakukan pada pagu anggaran secara menyeluruh, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Anggaran pemeliharasn infrastruktur pun dipangkas habis dari Rp5,88 triliun menjadi Rp983,6 miliar.
Mengenai pemangkasan ini, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Rasyidi memandangnya sebagai kebijakan yang kurang baik.
Ia meminta Pemprov DKI mempertimbangkan lagi keputusan memangkas anggaran untuk infrastruktur sebanyak itu. Pasalnya anggaran pemeliharaan infrastruktur ini mencakup banyak hal yang seharusnya jadi prioritas selana ini. Mulai dari penanganan banjir, jalan, sampah, limbah, air bersih, hingga Ruang Terbuka Hijau (RTH).
"Infrastruktur Jakarta itu cuma Rp983 miliar apa yang mau dikerjakan? Prioritas permasalahan Jakarta itu harus terus dikerjakan. Banjir, semua jalan yang ada itu harus rapi semua, kemudian pasar," ujar Rasyidi saat dikonfirmasi, Rabu (17/6/2020).
Rasyidi lantas berharap agar Pemprov mengembalikan lagi anggaran yang dipangkas itu. Bahkan ia ingin agar jumlahnya ditambah karena menurutnya standar biaya tahunan pemeliharaan infrastruktur mencapai Rp 6,3 triliun.
"Jangan sampai nantinya timbul masalah baru setelah Covid-19 ini akibat kali-kali yang tidak dikeruk. Kita usulkan rasionalisasi ulang ini supaya ada dana mengurus Kali," pungkasnya.
TERPOPULER
