REGIONAL:
Suara.com - Politikus PKS Aboe Bakar Al Habsyi angkat bicara mengenai Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila tau RUU HIP yang belakangan menuai polemik. Aboe Bakar menilai RUU tersebut serupa dengan kuda troya.
Pasalnya ia menyoroti sejarah RI ketika ada pihak yang berkeinginan untuk mengganti Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Pihak itu tak lain adalah Partai Komunis Indonesia (PKI).
Pendapat tersebut disampaikan Aboe Bakar ketika menjadi narasumber acara ILC TV One bertajuk "RUU HIP: Benarkah Melumpuhkan Pancasila", Selasa (17/6/2020) malam.
"RUU HIP ini seperti kuda troya. Siapa di Indonesia ini yang terbukti mau mengganti Pancasila. Sejarah mencatat Pancasila mau diganti komunisme oleh PKI," ujarnya seperti dikutip Suara.com dari kanal YouTube Indonesia Lawyers Club.
Abu Bakar lantas menyayangkan sikap pihak yang mengusulkan RUU HIP tanpa menilik Tap MPRS XXV 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI.
Padahal, kata Abu Bakar, Tap MPRS XXV 1966 tentang Pembubaran dan Pelarangan PKI merupakan tonggak sejarah untuk mengamankan Pancasila sehingga perlu dijadikan acuan dalam menggambil keputusan.
Dalam pedoman tersebut memuat tiga poin penting yakni: komunisme bertentangan dengan Pancasila, komunisme berbaju PKI yang beberapa kali berusaha merobohkan pemerintahan dan komunisme perlu ditindak.
Menurutnya isu yang menyeret komunisme ini begitu mudah memicu sensitivitas di kalangan masyarakat. Oleh sebabnya, ia tak heran melihat reaksi publik yang mendesak pencabutan RUU HIP.
"Jadi kalau reaksi begitu cepat dan semua lembaga keumatan tidak ada yang diam satupun dalam waktu beberapa hari saja berarti ada yang serius di bangsa ini," terang Aboe Bakar.
Bahkan, Aboe Bakar juga menganggap wajar pendapat para ulama yang mengklaim bahwa keberadaan RUU HIP bertujuan untuk menguji umat Islam.
"Kalau ada ulama-ulama yang mengatakan ini mau ngetes umat kelihatannya. Jadi harus menunjukkan taring seperti Abdul Somad ngomong kayak gitu. Jadi manusiawi, wajar," terang Aboe Bakar.
Meski begitu, ia mengapresiasi langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga aparat TNI yang mengambil langkah tegas untuk melawan kelompok berpaham komunisme.
"Menurut saya, ini ada luka sejarah yang dalam di bangsa ini. Jangan lupakan sejarah, pengalaman pahit kita dalam mempertahankan Pancasila sudah menjadi sumber penting dalam RUU HIP," kata Aboe Bakar.
Lebih lanjut, Aboe Bakar merasa lega Presiden Jokowi telah menujukkan sikap yang bijaksana untuk tidak melanjutkan pembahasan mengenai RUU HIP.
"Alhamdulillah Pak Jokowi sangat wise, baru kita mau tampil hari ini udah ditunda. Artinya pemimpin kita tahu bahwa rakyat ini kaget, kok secepat itu hamba-hamba ini mau bikin sesuatu," kata Aboe Bakar memungkasi.
Sebelumnya, Pemerintah memutuskan untuk tidak membahas Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP yang menjadi inisiatif DPR RI. Pemerintah juga memutuskan untuk tidak mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR RI. Surpres merupakan tanda persetujuan pembahasan RUU HIP di DPR.
"Tidak mengirimkan surat presiden untuk pembahasan itu," kata Menko Polhukam Mahfud MD di kantornya, Selasa.
Sementara mengenai tanggapan UAS soal RUU HIP bisa disimak di sini.
TERPOPULER
