REGIONAL:
Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Barat akan menggelar sidang vonis perkara kasus penusukan terhadap mantan Menko Polhukam Wiranto, pada Kamis (25/6/2020). Nasib ketiga terdakwa, yakni Syahrial Alamsyah alias Abu Rara, Fitria Diana alias Fitria Andriana, dan Samsudin alias Abu Basilah akan ditentukan dalam sidang vonis tersebut.
"Sidang putusan kami tunda satu minggu. Dibuka kembali Kamis, tanggal 25 Juni 2020," kata Hakim Ketua Masrizal di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Kamis (18/6/2020).
Sebelumnya, dalam sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi Abu Rara membantah telah melakukan pemufakatan jahat bersama Abu Basilah dalam kasus penusukan terhadap Wiranto. Dia juga merasa apa yang dilakukannya itu bukanlah bentuk tindakan terorisme.
Abu Rara menyampaikan bahwa dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum atau JPU bahwa dirinya telah melakukan pemufakatan jahat tidak lah benar dan terbukti.
"Tentang tuduhan perencanaan dengan saudara Samsudin itu tidak ada, Pak. Pemufakatan jahat bersama juga tidak, tidak terbukti juga," kata Abu Rara.
Senada dengan itu, kuasa hukum Abu Rara, Kamsi pun berdalih bahwa kliennya tidak pernah melakukan pemufakatan jahat dan tindakan terorisme. Menurut dia, Abu Rara dan bersama istri, yakni Fitria Diana alias Fitria hanya melakukan tindak penganiayaan secara mandiri tanpa adanya pemufakatan jahat.
"Jadi tidak masuk jaringan teroris tapi masuk dalam Pasal 351 tentang penganiayaan," ujar Kamsi.
Seperti diketahui dalam persidangan sebelumnya, jaksa penuntut umum mendakwa Abu Rara, Fitria dan Abu Basilah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakan teror. JPU lantas menuntut Abu Rara hukuman 16 tahun penjara, Fitria dituntut 12 tahun penjara, dan Abu Basilah dituntut 7 tahun penjara.
Abu Rara dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 15 Jo Pasal 16 jo Pasal 16 A UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
Selain itu, dia juga dinyatakan bersalah melanggar Pasal 15 jo Pasal 7 UU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.
TERPOPULER