Suara.com - China mengungkapkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang akan diberlakukan di Hong Kong. Peraturan tersebut sekaligus memicu perhatian AS dan Eropa.
Menyadur Channel News Asia pada Sabtu (20/6/2020), Beijing mengungkap perincian Undang-Undang Keamanan Nasional baru untuk Hong Kong, sekaligus sebagai pertanda bagi perubahan paling mendalam pada cara hidup kota itu sejak kembali ke pemerintahan Tiongkok pada 1997.
Undang-undang yang sangat dinanti-nantikan, yang menimbulkan kekhawatiran Washington dan Eropa, memerintahkan kantor keamanan nasional Hong Kong untuk mengumpulkan intelijen dan menangani kejahatan terhadap keamanan nasional.
Menurut laporan kantor berita resmi Beijing, Xinhua, badan keamanan Hong Kong yang akan datang akan dibentuk oleh pemerintah pusat China dan akan "mengawasi, membimbing, mengoordinasikan dan mendukung" pemeliharaan keamanan nasional di wilayah Hong Kong.
Undang-undang tersebut juga akan memberi kewenangan pada pemimpin Hong Kong, Carrie Lam untuk menunjuk hakim khusus yang bertugas mengadili kasus-kasus keamanan nasional.
Kegiatan keamanan nasional akan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berbicara dan berkumpul, namun belum ada rincian lebih lanjut.
Jika hukum Hong Kong berbenturan dengan ketentuan perundang-undangan yang akan datang, kekuatan penafsiran terletak pada Komite Tetap badan legislatif nasional China.
China mengatakan rancangan undang-undang itu bertujuan untuk mengatasi aktivitas separatis, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing, tetapi para kritikus khawatir hal itu akan menghancurkan kebebasan yang dipandang sebagai kunci status Hong Kong sebagai pusat keuangan global.
Rincian undang-undang tersebut akan diumumkan setelah pertemuan tiga hari dari badan pembuat keputusan utama parlemen China.
Baca Juga: Peneliti China Kekurangan Monyet untuk Uji Coba Vaksin Covid-19
Kerangka waktu untuk memberlakukan undang-undang tersebut juga belum jelas, namun analis politik memperkirakan akan berlaku menjelang pemilihan Dewan Legislatif di Hong Kong pada 6 September.
Kantor berita Xinhua mengatakan Komite Tetap akan segera menyelesaikan undang-undang tersebut.
