Infografis
Potensi Kerugian Negara
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya potensi kerugian keuangan negara dalam program pemerintah terkait Kartu Prakerja. Metode pelatihan dalam yang dilakukan secara daring sangat tidak efektif.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam kajian program kartu prakerja melalui daring, Kamis 18/6/2020) mengatakan, "Metode pelaksanaan program pelatihan berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara."
Alex menyebut tidak efektifnya pelatihan kartu pra kerja dengan metode daring. Lantaran ditemukan sejumlah fakta bahwa tak adanya kontrol untuk semua peserta menyelesaikan semua pelatihan.
Dimana, dari 1.895 pelatihan yang tayang dalam Program Kartu Prakerja, hanya 24 persen atau 457 pelatihan yang memenuhi syarat sebagai materi pelatihan. Kemudian, hanya 55 persen atau 457 pelatihan yang dapat diberikan secara daring.
"Dari 327 sampel pelatihan ditemukan 89 persen dari sampel pelatihan tersebut atau 291 pelatihan tersedia secara gratis di internet," ujar Alexander.
Selanjutnya, kata Alexander, lembaga pelatihan sudah menerbitkan sertifikat meskipun peserta belum menyelesaikan keseluruhan paket pelatihan yang telah dipilih.
"Peserta sudah mendapatkan insentif meskipun belum menyelesaikan seluruh pelatihan yang sudah dibeli, sehingga negara tetap membayar pelatihan yang tidak diikuti oleh peserta," ungkap Alexander.
Maka itu atas temuan pelatihan program kartu pra kerja dianggap tak efisien, KPK merekomendasikan kepada lembaga pelatihan agar interaktif kepada seluruh peserta agar dapat menyelesiakan seluruh paket pelatihan.
Baca Juga: KPK Sebut Ada Potensi Kerugian Negara di Program Kartu Prakerja
