Infografis
Menurutnya, Presiden bisa menunjuk menteri lain yang bisa membantu menangani krisis sesuai porsi jabatannya.
"Jika Presiden tak mempercayai menteri kesehatannya, misalnya, dia bisa saja menunjuk menteri lainnya. Kalau pandemi ini dianggap dekat dengan isu pertahanan, misalnya, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab. Atau, jika kunci penanganan pandemi ini dianggap ada di pemerintahan daerah, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Dalam Negeri," kata Fadli menyarankan.
Selain itu, Fadli menyebut bahwa pemerintah juga gagal menetapkan prioritas. Alih-alih fokus pada isu kesehatan, pemerintah justru mengeluarkan Perppu No.1/2020 yang memberi kewenangan luar biasa bukan kepada Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas, melainkan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
Poin terakhir yang disoroti Fadli Zon adalah ketidakpekaan pemerintah atas tanda-tanda ancaman krisis yang sudah diperingatkan oleh para ekonom beberapa tahun silam.
"Sejak dua tahun lalu beberapa ekonom, seperti Nouriel Roubini, misalnya, telah memperingatkan tahun 2020 dunia akan menghadapi krisis finansial. Jadi, sebelum ada Covid-19 sekalipun, krisis sudah diramalkan akan terjadi. Apalagi dgn kini adanya pandemi Covid-19," tulis Fadli lagi.
Dari seluruh kritik tersebut, Fadli berharap agar presiden mau mengambil tindakan tegas untuk menunjukkan kepemimpinannya menghadapi krisis dengan bukan hanya mengganti satu-dua menteri saja, namun juga mengganti struktur kabinet secara besar-besaran.
"Jika serius dengan kemarahannya, Presiden harus menjadikan kabinetnya sebagai “Kabinet Krisis"" tulis Fadli memungkasi.
