Fadli menyebut soal penyangkalan para menterinya soal kemunculan virus corona di masa-mas awal pandemi, lalu ditolaknya usulan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk melakukan lockdown wilayah, hingga urusan kebijakan karantina wilayah yang baru diambil di bulan April 2020, sebulan setelah WHO mengirim surat pada Presiden untuk menetapkan status darurat nasional.
Selain itu, Fadli Zon menyebut bahwa sistem organisasi dalam penanganan krisis tidak jelas.
"Ini adalah bencana nasional kesehatan, namun kita tak melihat di mana Menteri Kesehatan sejak pandemi ini ditetapkan sebagai bencana nasional?" tanya Fadli.
Ia juga menanyakan soal struktur Dewan Pengarah penanganan pandemi yang disebutnya hanya menjadi pajangan saja.
"Kasihan sekali Letjen Doni Monardo berjibaku di lapangan, tanpa bekal back-up kekuasaan yang cukup di pundaknya," ujar Fadli.
Menurutnya, Presiden bisa menunjuk menteri lain yang bisa membantu menangani krisis sesuai porsi jabatannya.
"Jika Presiden tak mempercayai menteri kesehatannya, misalnya, dia bisa saja menunjuk menteri lainnya. Kalau pandemi ini dianggap dekat dengan isu pertahanan, misalnya, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Pertahanan sebagai penanggung jawab. Atau, jika kunci penanganan pandemi ini dianggap ada di pemerintahan daerah, maka Presiden bisa menunjuk Menteri Dalam Negeri," kata Fadli menyarankan.
Selain itu, Fadli menyebut bahwa pemerintah juga gagal menetapkan prioritas. Alih-alih fokus pada isu kesehatan, pemerintah justru mengeluarkan Perppu No.1/2020 yang memberi kewenangan luar biasa bukan kepada Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas, melainkan kepada Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.
Poin terakhir yang disoroti Fadli Zon adalah ketidakpekaan pemerintah atas tanda-tanda ancaman krisis yang sudah diperingatkan oleh para ekonom beberapa tahun silam.
"Sejak dua tahun lalu beberapa ekonom, seperti Nouriel Roubini, misalnya, telah memperingatkan tahun 2020 dunia akan menghadapi krisis finansial. Jadi, sebelum ada Covid-19 sekalipun, krisis sudah diramalkan akan terjadi. Apalagi dgn kini adanya pandemi Covid-19," tulis Fadli lagi.
Dari seluruh kritik tersebut, Fadli berharap agar presiden mau mengambil tindakan tegas untuk menunjukkan kepemimpinannya menghadapi krisis dengan bukan hanya mengganti satu-dua menteri saja, namun juga mengganti struktur kabinet secara besar-besaran.
"Jika serius dengan kemarahannya, Presiden harus menjadikan kabinetnya sebagai “Kabinet Krisis"" tulis Fadli memungkasi.
TERPOPULER
