Suara.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) menyatakan bakal menanggapi secara obyketif laporan yang disampaikan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) terkait aduan yanng disampaikan terhadap Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin.
Wakil Ketua MKD Habiburokhman menyatakan, siapa saja orang baik pelapor maupun terlapor, bakal ditindaklanjuti pihaknya secara objektif.
"Siapapun yang dilaporkan, kita akan selalu objektif. Patokan kita peraturan perundang-undangan secara khusus, yaitu peraturan DPR nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara beracara," kata Habiburokhman ditemui di Ruang MKD DPR, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Namun, sebelum menindaklanjuti laporan dari Koordinator MAKI Boyamin, MKD bakal melakukan verifikasi administrasi terlebih dahulu. Habiburokhman mengemukakan, pihaknya akan mengecek mulai dari identitas pengadu maupun teradu.
"Verifikasi administrasi tersebut yang dilakukan dalam waktu tiga hari ini. Lalu tim sekretariat memberitahukan kepada pelapor apa saja yang kurang dan pelapor harus melengkapi dalam waktu 14 hari. Setelah itu, barulah MKD bisa menggelar rapat pleno menentukan laporan itu memenuhi syarat atau tidak untuk tindaklanjuti dalam persidangan," katanya.
Sebelumnya, Boyamin resmi melaporkan Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam Azis Syamsudin ke MKD. Azis dilaporkan karena dugaan menghalang-halangi rencana Komisi III DPR untuk menggelar rapat gabungan saat reses untuk membahas persoalan Djoko Tjandra.
Diketahui, Komisi III rencananya melakukan rapat gabungan bersama kepolisian, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Hukum dan HAM pada Selasa (21/7/2020). Namun, surat pengajuan rapat yang sudah disampaikan pimpinan Komisi III kepada Azis, ternyata belum juga ditandatangani.
"Saya hari ini mengadukan pelanggaran kode etik oleh yang terhormat Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR RI, kapasitasnya itu. Karena beliau tidak memberikan izin kepada Komisi III untuk melakukan rapat dengar pendapat terkait sengkarut Djoko Tjandra," kata Boyamin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2020).
Boyamin memandang, rapat gabungan itu seharusnya mendapat izin mengingat sifatnya yang urgen soal Djoko Tjandra, terlebih untuk mendalami sejumlah dokumen yang didapat buronan kasus korupsi cessie Bank Bali itu.
Ia berujar, berdasarkan informasi diketahui Ketua DPR RI Puan Maharani justru sudah mengizinkan pelaksanaan rapat. Hanya saja kemudian, menjadi terhambat saat Azis kemudian tak kunjung memberikan izin melalui tanda tangan.
"Padahal Ketua DPR sudah meng-acc dan sudah dirancang dan kalau toh itu istilahnya ada larangan rapat dengar pendapat pengawasan oleh komisi-komisi terhadap lembaga mitranya, itu kan kalau dilarang tidak ada izin. Nah, maka ini dibutuhkan izin. Nah izin itukan dikemukakan di situ urgensinya segala macam," katanya.
TERPOPULER
