BEM FE Hukum UBB Dukung Gubernur Babel Gugat UU Minerba

Suara.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung (Babel) menyatakan dukungan terhadap Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan beberapa pihak yang akan menguji formil Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mnineral dan Batu Bara (UU Minerba) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Setelah mengkaji dari berbagai sumber secara komprehensif, maka kami dari BEM Fakultas Hukum UBB menyatakan sikap mendukung langkah Kepala Daerah Provinsi Babel dalam hal ini Bapak Gubernur untuk melakukan Judicial Review terhadap UU Minerba no 3 tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi karena telah berkesesuaian terhadap status legal standing pasal 51 UU MK,” ujar Gubernur Mahasiswa FH UBB Dimas Aditya Nugraha usai menghadiri Webinar dengan tema "Harmonisasi pusat dan daerah dalam undang-undang minerba dipertanyakan?" Kamis (23/7/2020), malam.

Dalam Webinar tersebut menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Gubernur Babel Erzaldi Rosman, praktisi hukum, akadesmisi dan Ketua KNPI dan Ketua DPP HKHPI Babel.

"Setelah mengkaji dari berbagai sumber secara komprehensif, maka kami dari BEM Fakultas Hukum UBB menyatakan sikap mendukung langkah Kepala Daerah Provinsi Babel dalam hal ini Bapak Gubernur untuk melakukan Judicial Review terhadap UU Minerba Nomor 3 tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi karena telah berkesesuaian terhadap status legal standing pasal 51 UU MK," terang Dimas kepada awak media.

Dalam pengesahan UU Nomor 3 tahun 2020 ini banyak terjadi pelanggaran. Pada tahapan RUU saja tidak dilibatkannya DPD, termasuk DPD dari Bangka Belitung.

"Tidak adanya keterlibatan Pemerintahan Daerah dalam penyusunan UU tersebut, serta adanya salah satu pasal yang bertentangan dengan pasal dalam UUD NRI 1945 yaitu pasal 18 ayat (2) dan (5), juga tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat daerah khususnya Babel yaitu dalam pasal 35 ayat 1 UU Minerba," terangnya.

Dalam isi dan komposisi UU ini juga tidak berangkat dari evaluasi atas daya rusak operasi pertambangan dan industri minerba selama ini.

"Tak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh tubuh kepulauan yang sudah penuh perizinan, tumpang tindih dengan kawasan pangan, berada di hulu dan daerah aliran sungai, menghancurkan kawasan hutan dan tumpang tindih dengan kawasan berisiko bencana," kata Dimas.

Untuk itu, BEM FH UBB menegaskan negara harus hadir melindungi segenap tumpah darah Indonesia maupun menjamin segala perjuangan untuk menciptakan keadilan di negeri ini.

Sementara Gubernur Erzaldi Rosman mengatakan ada beberapa hal mendasar yang menjadi alasan mengapa Pemprov Babel mengajukan judicial review atau uji formal atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Minerba kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

"Selain tidak adanya keterlibatan Pemda dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota serta DPD RI sebagai perwakilan Bangka Belitung di pusat dalam pembahasannya, juga tidak adanya inventarisir masalah dari DPR RI sebelumnya. Hal tersebut membuat undang-undang ini dinilai terlalu cepat dan tidak memenuhi syarat,"ungkapnya.

Gubernur Erzaldi menambahkan pihaknya dalam pengajuan judicial review ini mementingkan kepentingan masyarakat dibanding dengan masalah kewenangan itu sendiri.

Dikatakan Gubernur Erzaldi, Bangka Belitung sepertiga wilayahnya atau sekitar 33 persen merupakan wilayah ijin usaha pertambangan.

Jika dalam hal ini kewenangan ditarik oleh pemerintah pusat maka ditambah dengan wilayah kehutanan sekitar 40 persen, maka 73 persen wilayah Bangka Belitung kewenangan ada di pemerintah pusat.

Hal ini membatasi masyarakat Bangka Belitung untuk berelaksasi dan berkreasi. Dengan demikian pihaknya akan susah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Dengan beberapa alasan tersebut, pihaknya mengajukan uji formal, agar selanjutnya undang-undang ini bisa digugurkan.

"Kalau pun mau diusulkan kembali, seharusnya disusun sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota," jelasnya.

Maka dari itu, dia meminta dukungan akademisi khususnya Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung untuk mengawal bersama Judicial Review UU 3 tahun 2020 tentang Minerba ini.

Sementara itu dalam Dekan Fakultas Hukum UBB, Dwi Haryadi mengatakan, judicial review yang diajukan Pemprov Babel atas UU Nomor 3 tahun 2020 tentang minerba merupakan pertanggungjawaban publik gubernur kepada masyarakat. Karena menurutnya pemda merupakan pihak yang lebih memahami dan mengetahui kondisi suatu daerah.

"Oleh sebab itu, dalam pertemuan ini diharapkan kontribusi para akademisi untuk memberikan perhatian tentang masalah ini," imbunya.

Kontributor : Wahyu Kurniawan