REGIONAL:
Suara.com - Pada 10 Juli 2020, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengirimkan surat resmi kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner yang menyatakan ketertarikan Indonesia untuk membeli 15 pesawat tempur jenis Eurofighter Typhoon guna memperkuat alutsista TNI. Namun, pesawat yang akan dibeli bukanlah armada baru, melainkan bekas pakai Angkatan Bersenjata Austria.
Menyikapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan mendesak Prabowo Subianto untuk menghentikan rencana pembelian 15 pesawat tempur bekas milik militer Australia tersebut.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari, Indonesian Corruption Watch (ICW), Imparsial, SETARA Institute, KontraS, Public Virtue Institute, ELSAM, PILNET Indonesia, LBH Jakarta, PBHI, dan Human Rights Working Group (HRWG).
Pasalnya pesawat tempur bekas Australia itu berpotensi besar menimbulkan masalah baru di masa mendatang.
"Ide pembelian tersebut akan mengulangi kesalahan di masa lalu, dimana pengadaan alutsista bekas menimbulkan masalah akuntabilitas anggaran pertahanan. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah penggunaannya oleh prajurit TNI menghadapi risiko terjadi kecelakaan," kata Wakil Direktur Imparsial Gufron Mabruri dalam siaran pers, Rabu (29/7/2020).
Menurut Gufron, usia pesawat yang sudah memasuki hampir 20 tahun itu akan lebih memboroskan anggaran jika dibandingkan dengan mengadakan pesawat baru.
Bahkan, Pemerintah Austria dikabarkan berniat mempurnatugaskan seluruh armada Eurofighter Typhoon pada tahun 2017.
Pesawat yang dibuat pada 2002 itu menurut pernyataan Pemerintah Austria sudah memasuki masa inefisiensi dalam pengoperasiannya. Kemenhan tidak memiliki alasan yang memadai untuk membeli pesawat tersebut, baik dari aspek teknis-yuridis, aspek teknis-operasional pesawat, termasuk menimbang efisiensi anggaran negara.
"Jika rencana pembelian ini direalisasikan, maka ada potensi Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan anggaran yang lebih besar untuk mengoperasikan dan merawat pesawat tersebut," ujarnya.
Menurut Pemerintah Austria sendiri, jika mereka tetap mengoperasikan pesawat itu hingga usianya habis, mereka akan mengeluarkan kurang lebih Euro 5 miliar, dibandingkan jika mereka membeli pesawat baru yang dapat memberikan nilai efisiensi sebesar Euro 2 miliar.
Secara teknis, umur pesawat secara umum adalah antara 25-30 tahun. Sementara usia Typhoon sudah memasuki 20 tahun.
Imparsial menilai, Indonesia terkesan menjadi negara pasar alutsista bekas karena kerapkali membeli barang bekas dari negara lain.
Jika menghitung kembali dengan nilai efisiensi alat yang dibeli, tentu Indonesia akan lebih mendapatkan manfaat besar apabila membeli pesawat tempur baru yang dibutuhkan untuk kepentingan melindungi udara Indonesia dari potensi gangguan.
Sebagai catatan, pengadaan pesawat tempur Eurofighter Typhoon juga tersangkut isu dugaan suap dan kritik tajam di dalam negeri Austria sendiri.
Pada tahun 2017, Pemerintah Austria melayangkan gugatan kepada Airbus ke Pengadilan Munich, Jerman, atas dugaan suap yang dilakukan perusahaan pembuat pesawat tempur Eurofighter Typhoon ini kepada pejabat Austria.
TERPOPULER
