Ganjil Genap Berpotensi Bikin Klaster Baru, WFH Diminta Diberlakukan Lagi

Bangun Santoso | Fakhri Fuadi Muflih
Ganjil Genap Berpotensi Bikin Klaster Baru, WFH Diminta Diberlakukan Lagi
Kendaraan pribadi bernomor polisi genap ditemukan melanggar aturan ganjil genap dari Jalan MH Thamrin menuju Jalan Medan Merdeka Barat, Senin (3/8/2020). [ANTARA/Livia Kristianti].

Peraturan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat karena itu akan menambah klaster,

Suara.com - Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPRD DKI Jakarta Purwanto menilai aturan ganjil genap kendaraan bermotor terlalu riskan diterapkan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya aturan ini bisa memicu munculnya klaster baru di angkutan umum.

Ia menilai mobilitas masyarakat tetap akan tinggi meski ganjil genap sudah diterapkan karena bisa menaiki angkutan umum. Karena itu, ia menilai Gubernur Anies Baswedan salah langkah mengambil kebijakan ini.

“Peraturan ganjil genap di tengah pandemi Covid-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat karena itu akan menambah klaster,” ujar Purwanto saat dihubungi, Rabu (5/8/2020).

Ia juga mengatakan kebijakan ini tidak akan berpengaruh pada aturan pembatasan karyawan yang masuk ke kantor sebanyak 50 persen. Seharusnya, kata Purwanto, kebijakan untuk kerja dari rumah atau work from home (WFH) secara penuh kembali diterapkan.

“Kalau (ganjil genap diberlakukan) alasan untuk mengurangi karyawan yang masuk kerja, ya sudah kembalikan saja lagi sistem WFH, maka karyawan tetap akan masuk namun resiko penyebaran dapat berkurang. Selain itu risiko tertular ditransportasi umum lebih besar dari pada kendaraan pribadi,” ujarnya lagi.

Anggota Komisi A ini juga menilai aturan gage belum mendesak diterapkan karena sekolah sampai saat ini belum dibuka. Cara paling baik untuk mengurangi mobilitas warga adalah dengan melakukan pengawasan ketat terhadap aturan yang ada.

"Saya kira pengawasan dapat dilakukan diseluruh perkantoran pemerintah, mulai gedung Pemprov hingga tingkat kecamatan dan kelurahan," katanya.

Karena angka penularan semakin tinggi setiap harinya, ia menilai Pemprov DKI harus segera putar otak. Jika memang perlu WFH bisa diterapkan kembali dan dibarengi pengawasan yang ketat.

"Perlu ada kebijakan baru oleh pemprov dalam hal mencegah adanya klaster baru di perkantoran. Kalau memang harus kembali WFH tidak masalah diterapkan. Namun langkah dengan melakukan lockdown dalam hal pencegahan saya kurang setuju. Intinya lakukan pengawasan secara ketat," imbuh dia.

Komentar

Suara.Com

Dapatkan informasi terkini dan terbaru yang dikirimkan langsung ke Inbox anda

QUOTES OF THE DAY

INFOGRAFIS