Warga Nilai Pemerintah Pusat Lamban Tangani Corona Dibandingkan Pemda

Chandra Iswinarno, Stephanus Aranditio

Kamis, 20 Agustus 2020 | 17:00 WIB
Warga Nilai Pemerintah Pusat Lamban Tangani Corona Dibandingkan Pemda
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. [Suara.com/Ria Rizki Nirmala Sari]

Suara.com - Pemerintahan daerah (pemda) dinilai lebih baik ketimbang pemerintah pusat dalam menangani pandemi virus corona covid-19.

Hal itu ditunjukkan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia dalam survei terbarunya terhadap 304 responden di 20 kota yang merupakan pemuka opini atau opinion leader di Indonesia.

"Mereka (pemda) dipandang lebih peka terhadap krisis, tanggap darurat, mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dan mampu berkoordinasi dengan seluruh aparat," kata Direktur Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi dalam jumpa pers virtual, Kamis (20/8/2020).

Burhanuddin merinci dalam aspek komunikasi, pemerintah daerah mendapatkan skor baik sebesar 67,1, sementara pemerintah pusat hanya 56,9.

"Mayoritas menilai pemerintah sudah baik atau sangat baik dalam membangun komunikasi dengan warga agar penanganan wabah bisa berhasil, terutama pada pemerintah daerah," jelasnya.

Dalam aspek kepekaan terhadap krisis atau sense of crisis pemerintah pusat hanya mendapatkan skor 53,6 sementara pemda mendapatkan skor 66,8.

Begitu pula dalam aspek tanggap darurat, pemerintah pusat hanya mendapatkan skor 41,8 dan dalam aspek koordinasi kerja hanya mendapatkan skor 53,3.

"Lebih banyak yang menilai pemerintah pusat (50.7) lambat dalam penanganan wabah, sementara mayoritas menilai pemerintah daerah tanggap dalam menangani wabah (62.2)," tegas Burhanuddin.

Ratusan responden berlatar belakang akademisi, redaktur politik dan redaktur kesehatan media massa, pengusaha, pengamat kesehatan, sosial, politik, tokoh organisasi, organisasi keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi profesi.

baca juga

Pemilihan responden dilakukan secara purposif, terutama dicari dari media massa nasional atau daerah.

Oleh karena itu, hasil survei ini lebih mencerminkan penilaian responden, dan bukan populasi seluruh pemuka opini di Indonesia.

Namun karena jumlah responden survei ini cukup banyak, dan terdiri dari pemuka opini yang sering menjadi rujukan, maka hasil survei ini cukup menyuarakan penilaian pemuka opini pada umumnya.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Pandemi Membuat Jutaan Perempuan Kehilangan Akses Kontrasepsi dan Aborsi

Pandemi Membuat Jutaan Perempuan Kehilangan Akses Kontrasepsi dan Aborsi

Health | Kamis, 20 Agustus 2020 | 12:23 WIB

Media Asing Soroti Kegagapan Pemerintah Indonesia Tangani Covid-19

Media Asing Soroti Kegagapan Pemerintah Indonesia Tangani Covid-19

News | Kamis, 20 Agustus 2020 | 14:37 WIB

Kepada Pedagang, Jokowi Janjikan Kehidupan Kembali Normal Pada Januari 2021

Kepada Pedagang, Jokowi Janjikan Kehidupan Kembali Normal Pada Januari 2021

News | Rabu, 19 Agustus 2020 | 19:33 WIB

Terkini

PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang

PAM Jaya Siapkan Ribuan Toren Gratis, Warga Jakarta Diminta Tak Tunggu Kemarau Datang

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 22:08 WIB

Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang

Kerry Dibebani Rp13,4 Triliun, Pengacara Sebut Hakim Pakai Analisis LSM yang Tak Berwenang

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:58 WIB

Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA

Putusan Banding Dianggap Janggal, Kerry Riza Ajukan Kasasi ke MA

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:53 WIB

Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah

Kepercayaan Polri Tembus 82,4 Persen, Habiburokhman: Jangan Puas Diri, Terus Berbenah

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:26 WIB

Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?

Prabowo Tanya Akademisi: Kenapa 81 Tahun RI Tidak Bisa Bikin Mobil Buatan Sendiri?

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:12 WIB

Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!

Sikat Parkir Liar di Cawang, 250 Personel Gabungan Derek Mobil yang Nekat Bandel!

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 21:12 WIB

Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat

Perempuan Didorong Jadi Aktor Utama Ekonomi Restoratif, Tak Lagi Sekadar Penerima Manfaat

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 20:50 WIB

Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan

Terkuak! Ini Pemicu Longsor Petamburan: Dari Abrasi Kali BKB hingga Bangunan di Sempadan

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 20:16 WIB

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai

Sekjen Partai Buruh Ferri Nuzarli Mundur! 1,3 Juta Anggota ORI Kompak Tinggalkan Partai

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 20:13 WIB

Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi

Prabowo Singgung Kegaduhan Usai Pemilu, Istana Langsung Klarifikasi

News | Jum'at, 26 Juni 2026 | 20:05 WIB

×