REGIONAL:
Suara.com - Sejarawan asal Inggris, Peter Carey, menegaskan kekhalifahan Turki Utsmani tidak memiliki hubungan dengan Kesultanan Islam di Keraton Yogyakarta, seperti yang diklaim dalam film Jejak Khilafah di Nusantara.
Pernyataan ini, diutarakan oleh profesor yang telah meneliti kerajaan Jawa selama 40 tahun itu, untuk membantah klaim-klaim dalam film tersebut.
Untuk diketahui, Peter Carey yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk meneliti Pangeran Diponegoro tersebut, memprotes namanya dicatut dalam Film Jejak Khilafah di Nusaantara.
Melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Suara.com, Profesor Peter menyatakan tidak ada bukti dokumen arsip Turki Utsmani yang menunjukkan adanya hubungan dengan Kesultanan Demak (1475-1558).
Tak pula ada dokumentasi era Turki Utsmani yang menyatakan mereka memiliki kontak dengan raja pertama Kesultanan Demak, yakni Raden Patah (bertakhta, 1475–1518).
"Kesultanan yang ada di Pulau Jawa tidak dianggap sebagai vassal (bawahan) atau naungan Turki Utsmani, termasuk juga bukan wakil sultan-sultan Utsmani di Jawa," demikian penjelasan Profesor Peter yang dikorespondensikan bersama Dr Ismail Hakki Kadi, peneliti sejarah yang telah lama mengulik dokumen di Arsip Utsmani di Istanbul.
Mereka memaparkan, tidak ada dokumen sejarah yang menunjukkan panji 'Tunggul Wulung' merupakan bukti Yogyakarta adalah wakil dari Turki Utsmani di Jawa.
Dr Kadi menyebutkan, jika ada satu saja dari ‘legenda-legenda’ di atas yang memiliki dukungan bukti sejarah, ia pasti telah memasukkannya ke dalam hasil penelitiannya yang terbaru.
Penelitian yang dimaksud dikerjakan bersama Prof ACS Peacock dari Universitas St Andrew’s di Skotlandia, berjudul Ottoman-Southeast Asian Relations; Sources from the Ottoman Archives (Leiden: Brill, 2019), dua jilid.
Sebelumnya, Peter Carey mengajukan keberatan kepada tim produksi film Jejak Khilafah di Nusantara karena mencatutkan namanya tanpa izin.
Film Jejak Khilafah di Nusantara yang diluncurkan pada Minggu (2/8/2020) lalu, dibuat oleh Nicko Pandawa dan Komunitas Literasi JKDN.
Dalam film itu, ditampilkan sejumlah tokoh seperti mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto, mantan Ketua DPP HTI Rokhmat S Labib, dan Felix Siauw.
Selain itu, sejumlah pembicara juga turut ditampilkan dalam film dokumenter itu seperti Teuku Zulkarnaen, Mizuar Mahdi, Alwi Alatas, Moeflich Hasbullah dan Peter Carey.
Namun, Peter Carey yang telah meneliti Perang Jawa atau Perang Diponegoro selama lebih dari 40 tahun itu berkeberatan atas pencatutan dirinya tanpa persetujuan dalam film tersebut.
"...sangat tidak jujur dan tidak sopan untuk mencantumkan nama seorang narasumber dalam poster film tanpa izin dari narasumber tersebut. Menurut pengalaman saya, saya hampir selalu dimintai foto dan CV oleh penyelenggara acara untuk keperluan reklama," kata Peter dalam keterangan tertulis yang dibagikan oleh akun Twitter Christopher Reinhart.
Peter mengakui, dirinya sempat dimintakan wawancara untuk menjelaskan tentang Perang Diponegoro yang telah ditelitinya.
Namun, ia tak pernah diberitahu hasil wawancara itu ditujukan untuk penggarapan sebuah film.
Film Jejak Khilafah di Nusantara diblokir
Film 'Jejak Khilafah di Nusantara' menuai polemik di kalangan masyarakat. Film tersebut diblokir ditengah-tengah siaran langsung secara virtual.
Film Jejak Khilafah di Nusantara yang diluncurkan pada Minggu (2/8/2020) lalu, dibuat oleh Nicko Pandawa dan Komunitas Literasi JKDN.
Film tersebut diputar perdana pada Kamis (20/8/2020), namun film tersebut sempat diblokir beberapa kali di tengah pemutaran film.
Akun Instagram @jejakkhilafahdinusantara mengunggah pengumuman tersebut. Akun tersebut mengunggah tampilan layar saat film diblokir.
"Video tidak tersedia. Konten ini tidak tersedia di domain negara ini karena ada keluhan hukum dari pemerintah," demikian isi notifikasi pemblokiran film seperti dikutip Suara.com, Jumat (21/8/2020).
TERPOPULER
