REGIONAL:
Rocky juga menyatakan KAMI terbuka kepada siapa saja yang ingin bergabung, baik dari kubu oposisi maupun pemerintah.
Ia memprediksi bahwa akan ada dua menteri yang bergabung dengan KAMI.
"KAMI sangat welcome terhadap siapa pun. Malah mungkin sebentar lagi ada dua menteri yang bakal bergabung karena sinyalnya begitu," kata Rocky.
Walau berisi orang-orang yang aktif dalam politik praktis, salah satu inisiator KAMI Refly Harun membantah kelompoknya tengah bersiasat untuk kepentingan pemilu 2024.
Refly menyebut KAMI dibentuk hanya untuk mengkritik kebijakan pemerintah.
"Gerakan ini ingin memberikan sumbangan pemikiran, dan melakukan upaya korektif kalau ada kekurangan dalam praktik bernegara," kata Refly kepada BBC.
"Kelompok seperti ini pasti berkaitan dengan aktivitas politik. Tapi apakah kami akan mendorong tokoh tertentu (untuk jadi presiden)? Tidak."
"Saya belum mendengar pembicaraan ke arah sana. Saya juga tidak tertarik ke sana karena saya bergabung setelah melihat bahwa perjuangannya nilai. Yang dibangun sistem," kata Refly.
Koalisi tersebut tak hanya mendapatkan dukungan kaum nasionalis, tetapi juga agamis, seperti Persaudaraan Alumni 212.
Koordinator Media Center PA 212 Novel Bamukmin ketika dihubungi Suara.com, Rabu (19/8/2020), menjelaskan alasan mendukung koalisi aksi.
Novel, tokoh yang pernah dijebloskan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke penjara, menekankankan bahwa segala upaya yang dilakukan oleh siapapun untuk memperbaiki dan menyelamatkan bangsa akan dukung dan didoakan.
PA 212, dikatakan Novel, akan mengawal kemana langkah koalisi sampai tuntutan delapan poin yang disampaikan dalam deklarasi kemarin benar-benar berjalan, tidak tergerus oleh tawaran tawaran menggiurkan demi kepentingan politik mungkar.
Dua dari delapan poin tuntutan itu, pertama: meminta penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR jangan memberi peluang kebangkitan komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat. Selain itu juga mendesak pemerintah menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu.
Kedua, pemerintah harus serius mengusut sampai tuntas kalangan yang beusaha melalui jalur konstitusi, mengubah Dasar Negara Pancasila, sebagai upaya nyata untuk meruntuhkan NKRI hasil Proklamasi 17 Agustus 1945, agar tidak terulang upaya sejenis di masa yang akan datang.
TERPOPULER