Hasto PDIP Kaget Isu Percepatan Muncul di Depan Jokowi: Itu Inkonstitusional

Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku sangat terkejut dengan pernyataan Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, yang menyinggung soal insting politik mengenai kemungkinan adanya "percepatan" pergantian kepemimpinan sebelum Pemilu 2029.

Hasto menilai wacana tersebut sebagai bentuk pengingkaran terhadap prinsip demokrasi.

"Ya kami sangat kaget dengan pernyataan itu karena itu dalam suatu forum yang tertutup yang dihadiri oleh Jokowi. Sehingga dengan adanya suatu skenario-skenario seperti itu adalah suatu tindakan anti-demokrasi," ujar Hasto di Megawati Institute, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Hasto menegaskan, bahwa sikap PDI Perjuangan tetap konsisten untuk menjaga siklus kepemimpinan sesuai dengan konstitusi, yakni tetap menyelenggarakan pemilu pada tahun 2029 mendatang.

Baginya, kepatuhan terhadap jadwal politik adalah kunci menjaga kesehatan sistem demokrasi di Indonesia.

"Sikap PDI Perjuangan adalah pemilu 2029 dan ini menjaga kesehatan di dalam sistem demokrasi kita. Kalau ada yang tidak puas maka salurkan berbagai kritik itu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Hasto mendorong agar seluruh elemen pemerintahan, mulai dari eksekutif hingga legislatif, untuk lebih terbuka dalam menyerap aspirasi dan kritik masyarakat daripada membangun wacana-wacana di luar jalur hukum.

"Kami PDI Perjuangan mendorong agar presiden, pemerintah, DPR RI, dan lembaga negara lain untuk lembaga negara tinggi lainnya untuk mendengarkan suara rakyat, mendengarkan kritik. Karena siapapun yang ada di dalam pemerintahan termasuk DPR itu juga harus membuka dirinya terhadap berbagai kritik," tegas Hasto.

Ia menutup pernyataannya dengan memberikan peringatan keras bahwa segala bentuk upaya yang bersifat inkonstitusional tidak memiliki tempat di tanah air.

"Karena itulah berbagai upaya-upaya yang inkonstitusional itu tidak boleh dibenarkan di republik ini," pungkasnya.