Suara.com - Pemerintah jangan PHP terkait klaim produksi obat dan vaksin Covid-19 di dalam negeri, kata anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati.
Hal ini menanggapi ramai tentang klaim obat Covid-19 serta janji Presiden Joko Widodo akan memproduksi 30 juta vaksin hingga akhir tahun 2020 dan 290 juta vaksin hingga 2021.
Mufida menegaskan setiap komponen pemerintah adalah sumber utama dan resmi yang bakal diikuti oleh masyarakat terkait penanggulangan Covid-19. Ia mengingatkan agar rakyat tidak dibuat bingung dan diberikan janji yang belum jelas tentang vaksin Covid-19. "Rakyat sudah banyak dikorbankan selama ini, jangan merugikan rakyat. Bicara obat dan vaksin sama dengan bicara kesehatan dan keselamatan nyawa rakyat," kata Mufida.
Ia mengkhawatirkan klaim-klaim dari berbagai sumber resmi pemerintahan akan berdampak pada dua hal. Pertama, masyarakat terlanjur memiliki kepercayaan tinggi dan abai terhadap kaidah ilmiah. Kedua, muncul sikap skeptis sebab klaim dari pemerintah tidak terbukti.
"Klaim obat Covid-19, produksi vaksin hingga 30 juta sampai akhir tahun 2020 dan membuka peluang ekspor vaksin tahun depan, setelah sebelumnya kalung anti corona ini harus hati-hati dikeluarkan oleh organ resmi pemerintah," kata Mufida.
Mufida mendukung setiap upaya penelitian untuk produksi vaksin termasuk obat untuk mengobati penderita Covid-19. Tetapi, hingga benar-benar teruji secara klinis dan ilmiah, jangan sampai disebutkan ke publik sebagai obat dan vaksin yang pasti bisa mengatasi persoalan Covid-19.
"Kita dukung setiap tahap pengujian obat dan vaksin. Yang perlu disampaikan adalah translaransi dan akuntabilitas dalam setiap fase. Sampaikan setiap tahapan sudah berjalan sejauh mana dari sisi penelitian. Ini sekaligus mendidik masyarakat agar mendapatkan informasi yang jelas dan terukur, tidak bombastis hanya demi sesuatu yang tidak substantif dalam perang melawan Covid-19," kata Mufida.
Mufida mengingatkan sudah banyak kegaduhan terkait penanganan Covid-19 muncul justru dari pemerintah. Sejauh ini, kata dia, yang berkuasa atas data-data resmi terkait penanganan Covid-19 adalah pemerintah sehingga publik mau tidak mau selalu menantikan informasi terbaru terkait penanganan dari sumber pemerintahan.
"Jadi jangan salahgunakan kepercayaan itu dengan memberikan informasi yang bersifat hiperbola. Sampaikan saja sesuai fakta dan sejauh mana. Jika ada kemajuan sampaikan apa saja kemajuannya. Jika masih jalan di tempat sampaikan apa adanya. Dengan kejujuran tersebut, saya yakin rakyat justru akan berada di belakang pemerintah untuk mendukung, bukan sebaliknya," kata dia.
Baca Juga: Ngeri! Camat Cilandak Sosialisasi Bahaya Covid-19 Sambil Bawa Peti Jenazah
