Suara.com - Pembahasan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Komisi III DPR, pemerintah, dan perwakilan MK dinilai tergesa-gesa dan tertutup.
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Agil Oktaryal mengatakan pembahasan dilakukan dalam rapat kerja yang berlangsung di Komisi III DPR pada 26 dan 27 Agustus 2020. Rapat berlangsung tanpa hambatan. Rencananya, RUU MK disahkan dalam rapat paripurna DPR pada pekan depan.
"Rapat tersebut kemudian menyepakati agar RUU tentang perubahan ketiga atas Mahkamah Konstitusi ini dilanjutkan ke tahap pembahasan, dimana dari jadwal resmi yang kita dapat pembahasan hanya dilakukan dalam waktu dua hari saja," kata Agil dalam sebuah diskusi virtual, Jumat (28/8/2020).
Agil menyebut satu poin yang diubah yaitu tata cara seleksi dan pemilihan ketua dan wakil ketua dari MK. Hal tersebut berkaitan dengan usia pensiun, syarat hakim pemilihan ketua dan wakil ketua, proses seleksi hakim, majelis kehormatan dan ketentuan peralihan.
"Jadi terlihat bahwa dari DIM yang diserahkan oleh pemerintah, fokus revisi dari undang-undang MK ini adalah berkaitan dengan syarat pemilihan hakim serta pemilihan ketua dan wakil ketua," ujarnya.
Agil menyebut proses pembahasannya kilat dan tertutup.
"Proses yang cepat kilat dan tertutup itu tentunya mencederai semangat reformasi yang mana kita ketahui bahwa reformasi 98 itu kan menginginkan kehadiran dari Mahkamah Konstitusi," tuturnya.
"Karena rakyat yang menginginkan MK, tentunya rakyat harus didengar ketika ada perubahan yang dilakukan terhadap UU MK," Agil menambahkan.
TERPOPULER
