Tapi pada zaman kiwari, rakyat selalu kalah dalam proses hukum melawan investor ketika terjadi konflik agraria.
Sebabnya, rakyat tak mampu menyewa pengacara. "Belum lagi ditambah sistem peradilan yang korup," kata Rizal.
Karenanya, Rizal menilai pendekatan pemerintah terhadap konflik agararia harus segera dibenahi, sehingga menguntungkan rakyat.
"Ini hal-hal yang kita harus benahi. Karena apa sih gunanya pembangunan, apa gunanya kemajuan kalau yang menikmati itu hanya yang besar-besar saja, investor saja. Rakyat tak dapat manfaat dari modal yang dia punyai, yaitu lingkungan dan tanahnya. Lingkungannya dirusak, tanahnya diambil secara paksa," tutur Rizal Ramli.