Ulasan DW: Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Amankan Takhta?

Suara.com - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, bertindak keras terhadap anggota elit kerajaan yang diduga korup, tetapi tidak transparan dengan asetnya sendiri.

Apa yang sebenarnya tengah dilakukan oleh Mohammed bin Salman?

Awal pekan ini, putra mahkota Kerajaan Arab Saudi yang juga adalah orang terkuat di negara itu, kembali memecat dua orang anggota keluarga kerajaan karena tuduhan korupsi.

Benarkah Mohammed bin Salman (MbS) tengah memerangi korupsi? Atau menyingkirkan calon saingannya? Kedua orang yang dituduh korupsi kali ini adalah Pangeran Fahd bin Turki Abdulaziz Al Saud, komandan angkatan bersenjata koalisi militer pimpinan Arab Saudi yang bertempur di Yaman.

Sedangkan orang kedua adalah anak lelaki dari komandan tersebut, yang bernama Pangeran Abdulaziz bin Fahd, menjabat sebagai wakil gubernur Provinsi al-Jauf di wilayah utara Arab Saudi.

Pemberhentian keduanya terjadi berdasarkan instruksi dari MbS kepada badan antikorupsi Saudi, Nazaha. Atas perintah putra mahkota, Nazaha kini tengah menyelidiki dugaan adanya "transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Pertahanan," demikian menurut laporan kantor berita Al-Jazeera.

Praktik korupsi merajalela tidak lama setelah ditunjuk sebagai putra mahkota pada tahun 2017, MbS meluncurkan kampanye besar-besaran dalam melawan korupsi.

Memang, ada alasan kuat di balik tindakan tersebut: korupsi telah merajalela di negara ini.

Jurnalis New York Times Ben Hubbard, penulis biografi Mohamed bin Salman yang diterbitkan pada musim semi 2020, memberikan contoh bahwa ada beberapa anggota keluarga kerajaan meminjam uang dari bank Saudi tanpa pernah mengembalikannya.

Beberapa pangeran juga diketahui menasihati investor asing untuk membeli tanah dengan adanya ‘informasi orang dalam’ bahwa tanah itu akan segera dinyatakan sebagai tanah bangunan.

Setelah harga tanah naik, para pangeran malah menjual kembali tanah itu kepada negara untuk mendapatkan untung. Operasi melawan korupsi skala besar paling spektakuler terjadi bulan November 2017. Saat itu, MbS menangkap sekitar 350 anggota elit kekuasaan dan mengurung mereka di Hotel Ritz-Carlton di Riyadh.

Setelah ditahan selama 15 minggu, kebanyakan dari mereka dibebaskan dengan membayar sejumlah besar uang.

Langkah MbS dalam memerangi korupsi cukup berhasil meningkatkan citra negaranya. Indeks persepsi korupsi yang dikeluarkan oleh Transparency International menunjukkan bahwa pada tahun 2017 Arab Saudi berada di urutan ke-57 dari total 180 negara.

Dua tahun kemudian, negara itu menduduki peringkat nomor 51 dan sekarang setara dengan negara-negara seperti Italia, Rwanda, dan Malaysia.

Tuntutan akan transparansi kekayaan putra mahkota Namun, ada sejumlah ketidakkonsistenan dalam penangkapan tersebut, lapor Hubbard dari New York Times.

Tidak semua elit politik dan ekonomi yang diduga korup telah ditangkap. Ada pertimbangan lain dalam menentukan keputusan tersebut, di antaranya adalah dugaan bahwa MbS ingin menjadi pemegang saham di beberapa perusahaan yang pemiliknya ia ditangkapi.

Bahkan sebelum penangkapan tersebut terjadi, sejumlah kritikus di luar negeri telah mempertanyakan fakta bahwa hampir tidak ada transparansi terkait keuangan Mohammed bin Salman. Dari mana asalnya uang untuk membeli yacht mewah seharga 500 juta dolar AS?

Dari mana uang 300 juta dolar untuk membeli Château Louis XIV di dekat Paris, Prancis? Lalu dari mana juga ia mendapat uang sebesar 450 juta dolar AS yang diduga telah dipakai untuk membeli lukisan Leonardo da Vinci?

MbS sejauh ini belum bisa menampik kesan bahwa di bawah pemerintahannya, transparansi hanya berlaku jika menyangkut pendapatan orang lain.

Singkirkan para saingan? Satu hal yang tampak kian jelas: sang pangeran tidak mentolerir adanya saingan mana pun di lingkungannya. Setelah dinobatkan sebagai putra mahkota, Mohammed bin Salman seolah merasa tidak aman dan khawatir bahwa pesaing dari keluarga kerajaan akan mengawasi kesalahannya untuk kembali memperdebatkan kekuasaannya.

Menurut Hubbard, kejadian di Hotel Carlton-Ritz yang berfungsi sebagai penjara pada tahun 2017, menunjukkan bahwa MbS secara politis berusaha menyingkirkan para saingannya. "Habislah sudah masa-masa di mana kerajaan memiliki pusat kekuasaan yang relatif independen dengan bisnis yang menguntungkan dan tokoh-tokoh kaya yang berkaitan dengannya. Mulai sekarang, semua itu berada di bawah MbS, yang dapat menggunakan sumber daya mereka untuk mewujudkan rencananya," ujar Hubbard.

Dengan kata lain, sejak kejadian tersebut, MbS telah mengatur ekonomi Saudi menjadi semakin tersentralisasi. Sepak terjang MbS melawan korupsi terus berlanjut seiring dengan langkah-langkahnya dalam menghadapi calon pesaing. Pada bulan Maret tahun ini, masih atas instruksi MbS, pihak berwenang Saudi menangkap beberapa pangeran berpangkat tinggi atas tuduhan pengkhianatan tingkat tinggi, termasuk kerabat dekatnya dan kerabat ayahnya yaitu Raja Salman.

Latar belakang pembersihan politik tersebut memperlihatkan bahwa masih terdapat potensi perebutan kekuasaan di keluarga kerajaan. Dua wajah putra mahkota Pewaris takhta berusia 34 tahun ini mendapat banyak simpati, khususnya dari kalangan generasi muda yang sangat berharap akan liberalisasi di negara itu.

Beberapa kebijakan pangeran telah memungkinkan para perempuan di negara itu untuk mengemudi, melemahkan kekuasaan polisi agama yang sudah tidak lagi populer di tengah masyarakat, hingga mendatangkan bintang pop barat untuk berkonser di Arab Saudi. Satu dekade lalu, semua ini sama sekali tidak terbayangkan akan terjadi di sana.

Namun demikian ada juga sisi lain dari MbS. Banyak aktivis hak asasi manusia - termasuk aktivis perempuan - masih ditahan. Ada pula sejumlah pelaporan tentang penyiksaan. Selain itu, ada juga kecurigaan MbS adalah klien rahasia yang memesankan pembunuhan terhadap jurnalis yang kritis terhadap rezim, Jamal Khashoggi, di Istanbul pada tahun 2018. (DW/Ed.: ae/yp)