REGIONAL:
Suara.com - Pasien konfirmasi positif Covid-19 di Kota Bandar Lampung terus bertambah setiap harinya. Hingga saat ini jumlah warga yang dikonfirmasi positif mencapai 185 orang, dan hari ini tercatat dua orang meninggal dunia.
Wali Kota Bandar Lampung Herman HN mengaku pusing kasus covid di daerahnya terus bertambah. Ia kemudian mengajak seluruh warga untuk tetap menggunakan masker dan jaga jarak saat berpergian.
"Positif Covid-19 kita ini meningkat tiap hari, jadi tetap harus gunakan masker, cuci tangan, pakai handsnitizer, dan jaga jarak. Kemarin itu kita sudah zona kuning, ini akan bisa merah atau orange," ujar Herman HN seperti dikutip dari saibumi.com - jaringan Suara.com, Rabu (9/9/2020).
Wali Kota menyebutkan tadi malam ada dua orang pasien kasus Covid-19 meninggal dunia yang sudah dimakamkan hari ini. Begitu pula, lanjut Herman HN, pada penambahannya yang semakin banyak.
"Kemarin bertambah pasien enam orang, beberapa hari rata-rata tambah lima orang positif. Walikota sudah puyeng ini. Walikota puyeng tapi yang lain nggak puyeng," tandas Herman HN.
Sejauh ini kata dia, pemerintah setempat sudah membagikan 1,5 juta masker kepada masyarakat. Namun masayarakat masih tetap banyak yang tidak patuh untuk terus memakai masker.
"Ini harus tetap dipakai meskipun didalam rumah, harus patuh semualah. Karena menyangkut nyawa orang ramai ini harus kita selamatkan, buktinya nambah terus ini. Kalau mau membahayakan diri sendiri silahkan," ungkapnya.
Termasuk juga, kata Herman HN, para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang akan mencalonkan diri pada pilkada 2020, dan melakukan perkenalan kepada masyarakat diharapkan tetap patuh aturan serta protokol kesehatan. Khususnya tetap memakai masker dan menjaga jarak dari kerumunan.
"Yang nyalon-nyalon ini kita harus patuh aturan, nggak bisa sembarangan karena nyawa orang banyak ini pertama harus. Patuhilah aturan yang ada di Indonesia ini, undang undang peraturan presiden peraturan walikota, karena semua diatur kita harus patuh," ungkapnya.
Menurutnya, jika ada calon yang tidak patuh aturan yang ditetapkan dalam menekan kasus COVID-19 saat sosialisasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus ambil tindakan.
"Ya Mendagri harus bubarkan, mana yang nggak ikut aturan bubarkan. Kalau mereka memberikan bantuan-bantuan itu tidak diperkenankan. Jika mau memberi bantuan sekarang melalui satgas COVID-19, nggak bisa langsung ke rakyat," pungkasnya.
TERPOPULER