Suara.com - Bareskrim Polri telah melakukan gelar perkara atau ekspose bersama Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus Djoko Tjandra yang menyeret sejumlah oknum penegak hukum, Jumat (11/9/2020). Selama kurang lebih dua jam melakukan gelar perkara, KPK belum ada keputusan untuk mengambil alih kasus dugaan suap dan gratifikasi Djoko yang melibatkan dua jenderal polisi Birgjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon.
"Belum belum (ambil alih kasus), kan pagi ini baru dari Bareskrim. Nanti siang kami akan korsup dengan pihak Kejaksaan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat siang.
Dia menuturkan, siang ini KPK juga akan melakulan gelar perkara bersama Kejaksaan Agung. Oleh sebab itu, pihaknya belum bisa menyampaikan kemajuan hasil gelar perkara.
Selain itu, kata Alex, untuk pengambil alih perkara dari penegak hukum lain ada persyaratan yang harus dipenuhi. Apalagi Bareskrim telah melimpahkan berkas perkara Djoko Tjandra ke Kejaksaan Agung.
"Ada syarat yang ditentukan UU kalau KPK mau ambil alih, misalnya penangana perkara berlarut larut. Kalau kita lihat Bareskrim sudah melimpahkan perkara ke Kejaksaan dan statusnya P-19. Artinya sudah cukup kan, tidak ada hambatan dalam penaganan perkara," ujar Alex.
Kendati begitu, lanjut Alex, KPK berpeluang mengambil alih perkara Djoko Tjandra apabila nantinya penanganan kasus dua jenderal polisi ditemukan indikasi menyeret nama besar. Bila Bareskrim tak bisa mengungkap, maka KPK akan mengambil alih.
"Kalau kita lihat penanganan korupsi itu untuk melindingi pihak tertentu, nah itu bisa kita ambil alih. Misal dalam perkara besar ini tak terungkap, padahal cukup alat bukti, nah itu bisa kita ambil alih," pungkasnya.
Dalam skandal kasus suap dan gratifikasi Tjoko Tjandra telah menyeret dua jenderal polisi dan petinggi di Kejaksaan Agung RI.
Terkait kasus surat jalan palsu alias surat sakti, Bareskrim Polri telah menetapkan Brigjen Prasetijo Utomo sebagai tersangka. Sedangkan, Irjen Napoleo Bonaparte ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice, Djoko Tjandra.
Kemudian, Kejaksaan Agung juga telah menetapkan Jaksa Pinangki Sirna Kumalasari sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi terkait pengurusan fatwa Mahkamah Agung.
TERPOPULER
