Infografis
Isu penyederhanaan kurikulum dengan menghapus pelajaran sejarah juga dipertanyakan kalangan politikus sekaligus pemerhati pendidikan. Politikus PDI Perjuangan Eva Kusuma Sundari menegaskan dalam Twitter @evndari menghilangkan pelajaran sejarah bertentangan dengan pendidikan pembangunan karakter dan bangsa.
Eva Kusuma Sundari mengaku sangat sedih mendengar wacana tersebut.
"Aku menangis meraung-raung, gulung-gulung. Stop project “pedhot oyot” yang bertentangan dengan pendidikan pembangunan karakter dan bangsa. Pertahankan mapel sejarah Indo yang pakai critical thinking (ansos), jangan hapalan yang manipulatif. Menuju manusia merdeka!" kata Eva Kusuma Sundari.
Politikus Partai Gerindra yang juga pendiri Fadli Zon Library, Fadli Zon, menambahkan jika mata pelajaran hilang dari pendidikan dampaknya bisa sampai "Indonesia bubar."
"Kalau mata pelajaran sejarah akan “dihilangkan” maka sebentar lagi manusia Indonesia akan kehilangan identitas, jati diri dan memori kolektifnya. Setelah itu ya Indonesia bubar," kata Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon.
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia mengikuti terus wacana penyederhanaan kurikulum, yang antara lain menyebutkan mata pelajaran sejarah akan dihilangkan dari kurikulum.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memberikan keterangan resmi bahwa pemerintah sama sekali tidak berencana menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum.
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia menyambut baik sikap kemenetrian, tapi juga memberikan apresiasi terhadap kritik dan penolakan yang sempat berkembang karena menunjukkan perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap arti penting sejarah dalam membentuk identitas dan karakter bangsa.
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia mendukung seruan para guru sejarah bahwa pelajaran sejarah berperan penting dalam memberikan arah dan inspirasi bagi penyelesaian masalah kebangsaan, memberikan rujukan nyata dan teladan bagi generasi muda, meningkatkan apresiasi terhadap karya para pendahulu, memberikan perspektif dan ukuran untuk menilai perjalanan bangsa. Dalam hal itu pelajaran sejarah memang sangat menentukan dalam proses pendidikan secara keseluruhan.
Baca Juga: Mengenal Marissa Hutabarat WNI yang Jadi Hakim di Pengadilan AS
Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia meminta agar pelajaran sejarah tetap dipertahankan sebagai pelajaran wajib di sekolah menengah karena merupakan instrumen strategis untuk membentuk identitas dan karakter siswa
