REGIONAL:
Suara.com - Aksi perusakan di Musala Darussalam Tangerang oleh seorang pemuda bernama Satrio menuai kecaman dari berbagai kalangan.
Tak sedikit pihak bertanya-tanya apakah ada dalang dibalik perusakan masjid yang terjadi pada Selasa (29/9/2020) sekira pukul 15.30 WIB tersebut.
Pasalnya, kejadian ini beriringan dengan ramainya kabar soal Gerakan 30 September dan tak lama berselang dari kasus penusukan Syekh Ali Jaber.
Politisi PDIP Kapitra Ampera dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain ikut angkat bicara soal kasus ini. Mereka membawa opini masing-masing soal dalang di balik perusakan Musala tersebut.
Keduanya mengutarakan pendapat dalam acara berita Kabar Petang yang disiarkan oleh Tv One pada Rabu (30/9/2020). Pada acara tersebut, terdapat tiga pembicara yakni Kapitra Ampera, Tengku Zulkarnain, dan Musni Umar.
Politisi PDIP Kapitra Ampera mengaku marah dan prihatin dengan tindakan tersebut. Sebab, tempat ibadah dinilai sakral dan tidak boleh tersentuh dengan hal yang bersifat politis.
"Saya sebagai umat Islam marah dan prihatin dengan kejadian tersebut karena tempat itu sakral, tidak boleh disentuh dengan politik dan kontra politik," ujarnya.
Kapitra Ampera meminta agar pihak yang berwenang mengusut tuntas kasus ini hingga ke dalam. Saat ditanya apakah ia mencurigai adanya nuansa politik dibalik kejadian ini, Politisi PDIP tersebut menegaskan bahwa polisi yang harus menyelidiki semua.
Ia juga mengimbau kepada masyarakat agar jangan sampai termakan dengan adu domba dengan opini yang banyak beredar akan kebangkitan paham-paham tertentu. Pasalnya, belakangan tengah mencuat kabar kebangkitan paham komunisme di Indonesia. Padahal, menurutnya opini tersebut sukar untuk dibuktikan.
"Banyak kelompok-kelompok yang membangun opini PKI bangkit. Sementara kita sulit membuktikan kebenaran itu baik secara politik maupun hukum. Bahkan ada yang mengatakan PKI seperti hantu di siang bolong," ujar Kapitra Ampera seperti dikutip Suara.com.
Menurut Politisi PDIP tersebut, kejadian perusakan Musala ini bisa saja digunakan untuk membuktikan opini tersebut menjadi seolah-olah benar. Sebab, opini yang beredar perlu mendapat legitimasi dari masyarakat.
"Itu terjadi agar ada legitimasi dr masyarakat," imbuhnya.
Lebih lanjut lagi, Kapitra Ampera mengatakan bahwa belakangan ini situasi politik sedang berbeda. Menurutnya belakangan terlihat kecenderungan memaksakan opini dengan tujuan menyudutkan pemerintah yang dianggap tidak pro Umat Islam dan memberi ruang kepada PKI.
"Ini yang mereka akan tuduh. Oleh sebab itu saya minta kepolisian mengusut tuntas ada atau tidak korelasi ini. Ada tidak orang yang selama ini bermain dengan opini tersebut atau tidak," ungkap Kapitra Ampera.
"Ini harus dilihat dengan sungguh-sungguh karena politik belakangan panas," lanjutnya.
TERPOPULER
