Target PLTS 100 GW: Bisakah Bali, NTB, dan NTT Memimpin Transisi Energi Indonesia?

Suara.com - Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dinilai memiliki peluang besar menjadi pusat pengembangan energi surya di Indonesia. Namun, potensi tersebut dinilai hanya bisa terwujud jika dibarengi dengan kebijakan yang konsisten, penguatan industri dalam negeri, serta pelibatan pemerintah daerah.

Hal itu menjadi salah satu pembahasan dalam Indonesia Solar Summit (ISS) 2026 yang diselenggarakan Institute for Essential Services Reform (IESR) di Bali.

Pada kesempatan tersebut, IESR juga meluncurkan laporan Peta Jalan Pengembangan Industri Rantai Pasok Fotovoltaik Surya Domestik di Indonesia. Laporan itu menyebut Indonesia memiliki potensi membangun industri panel surya yang terintegrasi, tetapi masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pasar domestik yang belum berkembang, regulasi yang belum konsisten, hingga rantai pasok yang belum terhubung.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda sehingga pendekatan pengembangan energi surya tidak bisa disamaratakan.

"Setiap daerah perlu diberikan ruang untuk berkontribusi sesuai potensi, kebutuhan, dan struktur ekonominya masing-masing. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan sejak awal dalam perencanaan, perizinan, identifikasi lokasi, pengembangan proyek, hingga pelibatan masyarakat dan dunia usaha," katanya.

Menurut IESR, Bali berpeluang menjadi contoh destinasi wisata berbasis energi bersih dengan target menuju 100 persen energi terbarukan di Nusa Penida pada 2030. Sementara itu, NTB dinilai memiliki peluang mengembangkan ekosistem energi surya dan penyimpanan listrik untuk mendukung industri hijau.

Di sisi lain, NTT memiliki potensi energi surya sekitar 369 gigawatt-peak (GWp), sehingga berpeluang menjadi salah satu pusat energi terbarukan nasional sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga diesel di pulau-pulau kecil.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan provinsinya siap mendukung target pembangunan PLTS nasional berkapasitas 100 gigawatt.

"NTB dapat fokus menyiapkan pembangkit listrik tenaga surya dengan potensi kontribusi sekitar 10 GW, sementara pemerintah pusat memperkuat perencanaan agar pengembangannya terintegrasi dengan kebutuhan sistem kelistrikan nasional," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menilai pengembangan PLTS dapat menjadi solusi untuk menggantikan pembangkit diesel yang selama ini memasok listrik di banyak pulau kecil.

IESR menilai percepatan energi surya tidak cukup hanya membangun pembangkit. Pemerintah juga perlu memastikan regulasi lebih konsisten, mempercepat perizinan, memperkuat industri panel surya dalam negeri, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan riset agar pengembangan energi surya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mempercepat transisi energi nasional.