Suara.com - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, regulasi penanggulangan bencana harus fleksibel dan cepat tanpa hambatan birokrasi antara kewenangan pemerintah pusat, kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini terbukti dalam suksenya penanganan bencana dan korban terdampak banjir di sejumlah daerah di Sulsel.
“Saat banjir terjadi Luwu Utara, ada sekitar 14 ribu kepala keluarga yang terdampak. Selain itu juga di Jane Ponto, Palopo, Toraja dan Bantaeng. Peran dan dukungan BNPB sangat dirasakan," ujarnya, beberapa waktu lalu.
Hal ini mengemuka dalam dialog dan penyerapan aspirasi yang dilakukan Komisi VIII DPR RI, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Sosial, LSM Pilar Nusantara, dan Forum PRB Sulawesi Selatan.
Komisi VIII melakukan kunjungan kerja ke Sulsel dalam rangka membahas Rancangan UU tentang Penanggulangan Bencana Masa Sidang I Tahun Sidang 2020 - 2021, pada 2-3 Oktober 2020. Dialog ini juga membahas peran BNPB dalam penanggulangan dampak Covid-19, dengan membuat program, seperti Hotel Duta Wisata Covid-19 dan sewa hotel untuk menangani pasien Orang Tanpa Gejala (OTG).
Ketua Tim Kunjungan Kerja, Ihsan Yunus dari Komisi VIII, mengingatkan bahwa potensi alam Indonesia sangat kaya, tapi juga memiliki potensi bencana, sehingga masyarakat harus bisa bersahabat dengan alam.
“DPR minta masukan untuk pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Penanggulangan Bencana (PB). Masih terjadi kendala koordinasi, perlu penguatan lembaga agar efektif dan efisien. Proses RUU PB versi pemerintah telah menjawab dan DIM akan dikompromi dan didiskusikan,” katanya.
Pada sesi penyerapan aspirasi oleh Ketua Tim Panja RUU Penanggulangan Bencana dirangkum berbagai masukan yang positif dan konstruktif dalam menghadapi bencana alam maupun sosial.
Sementara itu, Direktur Bantuan Sosial Bencana Alam Kemensos, Syafei Nasution menyarankan fungsi kordinasi BNPB dan kepemimpinan BNPB harus seperti orkestra.
“Kementerian Sosial, sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) menyiapkan logistik dan jaminal hidup (jadup) bagi para korban bencana, ” ujarnya.
Baca Juga: Juliari Batubara Minta Jajarannya Tingkatkan Realisasi Anggaran Kemensos
BNPB, yang diwakili Kepala Biro Hukum, Zaherman Muabezi menyatakan, pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait Kepres No 12 tahun 2020 dan Perpres pengadaan barang dan jasa akan dibahas dengan BNPB.