Suara.com - Mantan Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Abdillah Toha angkat suara mengkritisi Presiden Jokowi yang disebut sudah tidak lagi pro kepada rakyat.
Lewat jejaring Twitternya, Abdillah Toha mengungkit sosok Jokowi yang dulu pernah mendefinisikan demokrasi sebagai mendengar suara publik. Namun, belakangan Abdillah Toha tampak menyangsikannya sehingga ia bertanya Jokowi berpihak kepada siapa.
"Dulu Presiden Jokowi mendefinisikan demokrasi sebagai mendengar suara rakyat. Sekarang mendengar suara siapa? Suara oligarki?" ujarnya, Selasa (6/9/2020).
Abdillah Toha dalam cuitannya menyertakan foto tangkapan layar sebuah teks yang di dalamnya memuat pola komunikasi Presiden Jokowi. Teks tersebut menyoroti perubahan pola komunikasi Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo dan Presiden RI.
Teks tersebut mengungkit pernyataan Presiden Jokowi saat debat calon presiden berlangsung. Kala itu, Jokowi mendefinisikan demokrasi secara sederhana yakni mendengar suara rakyat.
Upaya mendengar suara rakyat tersebut memang sudah dipraktikkan Jokowi saat ia masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Lebih tepatnya saat proses pemindahan sebuah pasar di sana.
Dalam teks itu disebutkan bahwa perundingan memindahkan pasar di Solo tersebut ditempuh lewat proses yang panjang dan sabar. Berkebalikan dengan Jokowi saat ini.
Pada kalimat terakhir teks tersebut, tampak penulis terheran-heran mengapa pendekatan dialog yang sudah dilakukan Presiden Jokowi selama ini kini berubah.
Cuitan Abdillah Toha ditimpali oleh sejumlah warganet. Salah satu dari mereka merasa bahwa Jokowi sudah berubah sejak periode pertama.
"Lingkungan sudah merubahnya tidak perlu jauh ketika di Walkot Solo. Dengan periode 1 pun sudah banyak berbeda," tukasnya.
Kritikan Abdillah Toha kepada Jokowi sebenarnya bukan baru kali ini terjadi. Pada Rabu (23/9/2020) lalu, ia juga sempat mengatakan bahwa Jokowi terkesan tidak lagi mendengar rakyat.
Selain itu, ia juga merasa bahwa Jokowi kini mengesampingkan suara rakyat dan lebih mementingkan partai dan oligarki.
"Ada kesan kuat pemimpin nasional tidak lagi mendengar rakyat. Suara partai dan oligarki lebih penting," ujarnya.
Prasangkanya tersebut berangkat dari sejumlah hal yang dirasa mengganjal. Pertama soal permintaan penundaan Pilkada yang tidak digubris. Kedua adalah banyaknya kasus besar berhenti tanpa jelas ujungnya. Terakhir adanya menteri yang gagal mengurusi covid tetapi tetap dipertahankan.
Abdillah Toha juga mengatakan bahwa masih banyak lagi kejanggalan dari pemerintahan Jokowi. Akan tetapi, ia tidak membeberkan secara detail apa saja yang dimaksudnya.
TERPOPULER
