- Mencabut Omnibus Law tentang Penciptaan Pekerjaan;
- Memastikan bahwa undang-undang di masa depan tidak mengurangi hak dan tunjangan yang ada, yang dijamin oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 / 2003 serta standar ketenagakerjaan internasional;
- Merundingkan kembali dan membuka dialog konstruktif dengan serikat pekerja untuk mencapai dan membahas setiap masalah yang tidak tercakup dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003;
- Menghormati ketentuan konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK No. 111/PUU-XIII/2015) yang melindungi energi sebagai barang publik dan jasa yang dikendalikan negara; dan
- Memulai proses konsultasi yang melibatkan serikat pekerja, perwakilan komunitas, dan gerakan sosial untuk mengembangkan Rencana Pemulihan Covid-19 yang dirancang untuk merangsang pekerjaan yang layak, layanan publik yang berkualitas, dan pembangunan berkelanjutan.
"Kami tetap solidaritas dengan pekerja Indonesia dalam perjuangan mereka, dan kami berjanji untuk terus mendukung upaya serikat pekerja dan pekerja Indonesia untuk melindungi dan menuntut hak-hak mereka." tegas Dewan Serikat Buruh Global.
![Surat terbuka dari IFJ dan CGU tuntut pencabutan RUU Cipta Kerja.[IFJ]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2020/10/06/31662-surat-terbuka-dari-ifj-dan-cgu-tuntut-pencabutan-ruu-cipta-kerja.jpg)