REGIONAL:
Suara.com - Staf Ahli Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, Raden Edi Prio Pambudi menyayangkan gerakan penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dilakukan dengan cara demonstrasi di saat pandemi Covid-19.
Edi juga menyatakan bahwa tidak semua demonstran yang turun ke jalan paham betul mengenai tuntutan yang dibawa ke jalanan terkait penolakan UU Cipta Kerja.
"Kami justru malah bertanya kenapa mereka justru berkerumun membuat potensi risiko tinggi (penularan covid-19), padahal mereka tidak tahu tujuannya apa," ucap Edi dalam diskusi Komnas HAM, Senin (12/10/2020).
Menurutnya, ada cara konstitusi yang benar jika ingin menolak UU Cipta Kerja yakni melalui uji materi alias judicial review ke Mahkamah Konstitusi.
"Langkah yang lain kan bisa dilakukan kalau misalnya ada langkah konstitusi dengan cara seperti apa itu semua bisa diatur," katanya.
Sementara itu, para demontran juga sudah menuntut pemerintah untuk menunda pembahasan omnibus law UU Cipta Kerja karena menciptakan kontroversi di tengah pandemi, namun aspirasi itu tak didengar.
Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia Remy Hastian menilai Presiden Joko Widodo sebenarnya memiliki kuasa untuk menemui para demonstran dan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undangan (Perppu) untuk menghentikan kerumunan, namun Jokowi lebih memilih menghadang pendemo dengan aparat kepolisian.
"Meminta rakyat untuk melakukan uji materi ke MK di tengah nyatanya penolakan dari berbagai elemen adalah sebuah bukti bahwa Presiden tidak mengakomodir kepentingan rakyat, melainkan hanya memuluskan kepentingan sebagian pihak yang diuntungkan oleh UU tersebut," kata Remy dalam keterangannya, Senin.
Remy menegaskan mahasiswa yang melakukan demonstrasi adalah bentuk kepedulian mereka atas ketidakbenaran perilaku pemerintah dan wakil rakyat yang secara terburu-buru mengesahkan UU Cipta Kerja yang cacat formil.
Aliansi BEM SI memastikan gerakan mahasiswa akan terus terbangun sampai Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja dibatalkan.
Diketahui, gelombang penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja telah terjadi pada tiga hari sejak disahkan pada 6-8 Oktober 2020.
Dalam puncak aksinya, mahasiswa mencoba menggeruduk Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat untuk mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, namun digagalkan tindakan represif aparat kepolisian.
Berbagai elemen masyarakat sipil mulai dari pelajar, mahasiswa, masyarakat adat, kelas pekerja, para guru, hingga tokoh agama juga secara tegas menyatakan sikap menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.
TERPOPULER