Jokowi mengatakan telah memimpin rapat terbatas secara virtual pada Jumat (9/10/2020) dengan jajaran kabinet untuk membahas UU Cipta Kerja yang mendatangkan polemik di kalangan masyarakat setelah disahkan.
Namun kalangan aktivis buruh, mahasiswa, petani, maupun kaum intelektual menilai mengajukan uji materiil UU Ciptaker ke MK adalah kesia-siaan.
Sebab, mereka menilai MK sendiri tak bisa terlepas dari kepentingan-kepentingan politik penguasa.
Kalangan aktivis dan intelektual justru mendesak Presiden Jokowi menerbitkan peraturan presiden pengganti UU untuk membatalkan UU Ciptaker tersebut.