Infografis
Suara.com - Seorang advokat bernama Zico Leonard Djagardo Simanjuntak melayangkan gugatan untuk menguji sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dia meminta agar nominal Rp 1.000 disederhanakan menjadi Rp 1.
Kuasa hukum Zico, Putu Surya Permana Putra dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Jakarta, Selasa (22/4/2025), mengatakan bahwa banyaknya angka nol dalam mata uang rupiah merupakan hal yang tidak efisien.
“Banyaknya angka nol yang terdapat dalam mata uang rupiah oleh Pemohon dinilai sebagai hal yang tidak efisien, mengingat banyak negara-negara di luar negeri yang memangkas angka nol dalam mata uang dan sekaligus menandakan betapa stabilnya perekonomian dalam negara tersebut,” ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Selain itu, banyaknya angka nol ini juga dinilai menimbulkan masalah kesehatan pada mata. Menurut Pemohon, menghitung denominasi yang dinilai terlalu besar dalam rupiah berdampak pada meningkatnya rabun jauh.
“Yang disebabkan karena kelelahan visual dan ketegangan otot mata sebagai akibat dari angka-angka nol yang banyak tersebut pada penglihatan Pemohon,” sambung Putu.
Zico mengaku hal itu dia ketahui ketika berkunjung ke Singapura dengan mata uangnya yang tidak memiliki banyak angka nol. Menurut dia, mata uang negara tetangga itu lebih mudah untuk dihitung sehingga memudahkan transaksi.
Sementara ketika melakukan berbagai transaksi dengan rupiah, Zico mengaku harus memperhatikan dengan saksama dan teliti jumlah angka-angka nol yang terdapat dalam lembaran uang agar tidak menimbulkan kesalahan hitung.
Zico menilai, pasal yang diuji, yakni Pasal 5 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c UU Mata Uang, secara spesifik menyebabkan kerugian bagi dirinya berupa penglihatan yang kabur.
Menurut dia, kedua pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
Baca Juga: UU Kementerian Negara Digugat ke MK, Menteri-Wamen Tak Boleh Rangkap Jabatan di BUMN
Oleh sebab itu, Zico memandang pasal tersebut seharusnya mengatur pemangkasan angka nol pada mata uang rupiah. Hal ini, kata dia, akan memudahkan masyarakat menghitung mata uang rupiah, meminimalisasi penyakit mata dan kesalahan transaksi, serta berdampak positif terhadap perkembangan perekonomian.
