Suara.com - Anggota DPR Fraksi Partai Demokrat Hinca Pandjaitan menilai komunikasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para kepala daerah belum maksimal. Padahal hingga hari ini, Jokowi genap memimpin satu tahun pada periode kedua.
Komunikasi yang tidak maksimal itu, lanjut Hinca, misalnya terjadi dalam pengambilan kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang kerap berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
"Saya lihat bahwa pemerintahan Jokowi masih belum maksimal dalam membangun komunikasi dengan pemerintahan daerah. Kita bisa lihat pada masa awal pandemi terdapat beberapa perbedaan pendapat serta kebijakan dalam menghadapi pandemi antara pusat dan daerah," tutur Hinca dalam keterangannya, Selasa (20/10/2020).
Selain soal penanganam pandemi, komunimasi Jokowi juga dianggap tidak maksimal terkait pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja hingga akhirnya disahkan. Namun pengesahan yang terburu-buru tersebut justru memperlihatkan nafsu pemerintah.
"Komunikasi yang kurang pas juga terjadi tatkala UU Cipta Kerja disahkan bahkan sejak masa pembahasan. Dinamika yang tersaji cukup membuat suasana demokrasi terhimpit dan banyak menyisakan pertanyaan di otak publik tentang nafsu besar pengesahan omnibus law UU Cipta Kerja," ujar Hinca.
Dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi bersama Wapres Maruf Amin, Hinca turut menyoroti juga soal aspek kebebasan sipil. Meski, kata dia, indeks demokrasi Indonesia tahun 2020 naik menjadi 74,92, tetapi indeks kebebasan sipil justru mengalami penurunan sebanyak 1,26 poin.
"Hal ini terbukti Pada Juni 2020, Presiden Jokowi beserta dengan Menkominfo divonis bersalah terhadap pemblokiran internet di wilayah Papua dan Papua Barat. Padahal setiap orang tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan serta mengakses informasi," kata Hinca.
