Suara.com - Massa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) telah tiba di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). FPR alalah aliansi yang tergabung dari beberapa organisasi, misalnya, Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (Agra), Seruni, PEMBARU hingga Front Mahasiswa Nasional (FMN).
Pantauan Suara.com, ratusan massa FPR tiba di lokasi sekitar pukul 14.20 WIB. Mereka datang dengan satu mobil komando dan massa aksi berbaris rapi di belakangnya.
Kekinian, massa FPR tengah berorasi di depan Wisma Antara tak jauh dari gedung Kementerian ESDM.
Berkenaan dengan tuntutan terhadap Omnibus Law - UU Cipta Kerja, massa turut menyuarakan reforma agraria sejati.
Tak hanya itu, massa aksi turut menyanyilan yel-yel terkait keluh kesahnya terhadap rezim Presiden Joko Widodo.
Bagi mereka, musuh sejati dari sektor rakyat adalah imprealisme dan feodalisme.
Sementara itu, pantauan Suara.com pukul 14.00 WIB, jumlah massa aksi dari elemen mahasiswa masih berkisar ratusan orang. Jumlah tersebut masih jauh dari estimasi massa yang akan turun dalam keterangan pers yang sebelumnya telah disiarkan.
Massa aksi dari BEM SI kekinian masih menyampaikan orasi terkait penolakan Omnibus Law - UU Cipta Kerja. Pada kesempatan yang sama, massa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga telah tiba di lokasi.
Kepung Istana
Sebanyak lima ribu mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diprediksi akan kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Omnibus Law - Cipta Kerja ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2020) hari ini.
Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan ribuan mahasiswa ini datang dari seluruh Indonesia dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).
"Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia," kata Remy, Senin (19/10/2020).
Mahasiswa juga menyayangkan sikap pemerintah yang menutup mata dan justru menantang masyarakat ke dalam pengadilan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
BEM SI mengecam tindakan pemerintah yang berusaha mengintervensi gerakan dan suara rakyat yang menolak UU Cipta Kerja.
"Juga mengecam berbagai tindakan represif aparatur negara terhadap seluruh massa aksi," tegasnya.
TERPOPULER
