alexametrics

Setahun Jokowi - Ma'ruf, KontraS: Otoriter seperti Era Orde Baru

Reza Gunadha | Welly Hidayat
Setahun Jokowi - Ma'ruf, KontraS: Otoriter seperti Era Orde Baru
Jokowi memberi uraian tentang penanganan pandemi Covid-19. (YouTube/Presiden Joko Widodo)

"Sehingga resesi demokrasi ini sebenarnya mencerminkan bahwa Indonesia kembali ke arah Orde Baru atau Otoritarianisme dengan gaya baru di era modern seperti saat ini."

Suara.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Tindakan Kekerasan memberikan kritik kepada Joko Widodo - Maruf Amin, persis ketika keduanya genap setahun menjadi presiden dan wakil presiden, Selasa (20/10/2020).

Koordinator KontraS  Fadia Maulidiyanti menyebut, sistem demokrasi Indonesia sedang mengalami penurunan pada era Jokowi.

Penurunan demokratisasi itu bisa ditinjau dari, pertama, terjadinya penyempitan ruang masyarakat sipil, di mana banyak sekali penggembosan ruang kritik dari masyarakat.

"Pengawasan berlebih yang dilakukan oleh aparat keamanan dan ancaman pidana bagi masyarakat yang menyuarakan pendapatnya baik melalui media daring maupun langsung," ungkap Fadia kepada Suara.com, Selasa (20/10/2020).

Baca Juga: Ledakan Petasan, Kapolres: Adik-adik Ayo Tertib, Orang Tua Nunggu di Rumah

Kedua, budaya kekerasan, dan pola yang terus berulang, di mana angka represivitas yang dilakukan oleh aparat keamanan terus meningkat.

"Ketiga, pelibatan aparat keamanan, pertahanan, dan intelijen pada urusan-urusan sipil, khususnya pada era pandemi di mana sekuritisasi dijadikan prioritas pada era pandemi yang jelas-jelas tidak tepat guna dan penempatan kepolisian di jabatan-jabatan sipil," ungkap Fadia.

Keempat, masih saja pemerintah tetap mengabaikan agenda penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat.

Apalagi, ditambah adanya beberapa terduga pelanggaran HAM berat masa lalu di jabatan-jabatan strategis di pemerintahan.

"Baru-baru ini Jokowi baru saja menyetujui pengangkatan eks-tim mawar di Kementerian Pertahanan," tegas Fadia

Baca Juga: Massa Letuskan Petasan, Polisi: di Sini Kita Saudara, Jangan Buat Rusuh!

Terakhir, kelima, kata Fadia, tertutupnya pemerintah dalam pembuatan kebijakan terhadap pelibatan masyarakat sipil yang memang tidak pro terhadap rakyat kecil.

Komentar