Suara.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri yang telah memanggil Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang telah menyudutkan agama Islam.
"Saya mengapresiasi positif kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia yang telah memanggil Duta Besar Prancis pada Selasa (27/10) dan menyampaikan kecaman terhadap pernyataan Presiden Prancis," kata Sukamta di Jakarta, Rabu (28/10/2020).
Dia juga berharap pemerintah Indonesia proaktif untuk berkomunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam mendorong ada pernyataan bersama oleh organisasi tersebut untuk mengecam pernyataan Macron.
Sukamta meminta pemerintah melalui KBRI di negara-negara Eropa juga perlu meningkatkan pengawasan dan penjagaan kepada masyarakat Indonesia yang ada di sana.
"Karena sangat mungkin ucapan Macron itu akan meningkatkan kekerasan kelompok ultra kanan kepada kaum muslimin dan imigran," ujarnya.
Dia mengecam keras pernyataan Macron pada Jumat (23/10/2020) yang menyudutkan agama Islam dan membiarkan penerbitan ulang kartun Nabi Muhammad SAW oleh majalah Charlie Hebdo.
Menurut dia ucapan tersebut menunjukkan pikiran Macron kerdil dan dapat membahayakan upaya membangun dunia yang harmonis.
"Simbol agama adalah sakral bagi pemeluknya. Bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW adalah sosok paling penting. Ucapan Macron jelas melukai hati ummat Islam di seluruh dunia, kita sangat marah atas penghinaan ini," katanya.
Dia menilai pernyataan Macron telah memantik Islamofobia, juga mendorong kebencian terhadap pemeluk agama sehingga ucapannya telah menodai prinsip-prinsip kebebasan dan nilai-nilai universal.
Baca Juga: Prancis Serukan Warganya di Indonesia dan Sejumlah Negara Berhati-hati
Menurut Sukamta yang lebih memprihatinkan ucapan Macron adalah sangat tendesius dan dirinya menduga Macron sedang berupaya mendapat dukungan politik dari kelompok sayap kanan dan esktrem kanan di Prancis.
"Beberapa analisa menyebut tujuan Macron adalah terpilih kembali pada 2022, maka dia membuat isu soal keamanan yang selama ini menjadi titik lemahnya," katanya.
