RI: Laut Cina Selatan Harus Dijaga Sebagai Laut yang Stabil dan Damai

Siswanto | BBC | Suara.com

Kamis, 29 Oktober 2020 | 17:05 WIB
RI: Laut Cina Selatan Harus Dijaga Sebagai Laut yang Stabil dan Damai
BBC

Suara.com - Indonesia menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif serta menggarisbawahi perlunya setiap negara menjadi bagian dari solusi dalam kontribusi kolektif untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas dunia.

Hal itu ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan bersama setelah pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo di Jakarta, Kamis (29/10). Dalam pertemuan itu dibahas tentang tensi yang memanas di Laut Cina Selatan.

"Bagi Indonesia, Laut Cina Selatan harus dijaga sebagai laut yang stabil dan damai," ujar Retno.

"Hukum internasional, khususnya UNCLOS 1982 harus dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap klaim harus didasarkan pada prinsip hukum internasional yang diakui secara universal, termasuk UNCLOS 1982," katanya.

Dalam pertemuan itu, Retno menegaskan komitmen Indonesia dan ASEAN dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.

Bertemu Jokowi di Istana Bogor

Usai bertemu Retno, Pompeo menuju Istana Bogor untuk bertemu Presiden Joko Widodo.

Di hadapan Pompeo dan wartawan, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kunjungan Menlu AS memiliki arti penting bagi kemitraan strategis kedua negara.

"Kunjungan Anda di tengah pandemi ini menunjukkan arti penting kemitraan strategis antara Indonesia dan Amerika.

"Dan selama pandemi ini saling kunjung antara pejabat kita cukup intensif bahkan bisa saya sampaikan, paling intensif," kata Joko Widodo.

Apa reaksi Pompeo atas sikap RI terkait Laut China Selatan?

Sementara itu, saat bertemu Retno, Pompeo memuji kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan PBB.

Akan tetapi, dalam pertemuan itu dia juga menegaskan kembali penolakan AS atas klaim Cina di Laut Cina Selatan.

Dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Indonesia Pompeo memuji "tindakan tegas" Jakarta untuk melindungi kedaulatannya di perairan dekat Kepulauan Natuna yang juga diklaim Cina sebagai wilayahnya.

"Saya berharap dapat bekerja sama dalam cara-cara baru untuk memastikan keamanan maritim dan melindungi rute perdagangan tersibuk di dunia itu," kata Pompeo.

Pertemuan keduanya sekaligus meneguhkan visi kedua negara akan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

Istilah 'Indo-Pasifik' menggambarkan visi geopolitik baru Presiden AS Donald Trump untuk Asia, yang menekankan kebangkitan India di hadapan meningkatnya pengaruh Cina.

Sebelum berkunjung ke Indonesia, Pompeo mengunjungi India, Sri Lanka dan Maladewa.

Penguatan kerjasama bilateral

Dalam kunjungan kedua Pompeo ke Indonesia, kedua negara membicarakan kerjasama sejumlah sektor, termasuk ekonomi, kesehatan dan pertahanan.

Dalam kerjasama ekonomi, kedua negara sepakat untuk memperkuat dan memperluas kerja sama, termasuk dalam hal investasi di sektor digital, energi dan infrustruktur.

"Kami sepakat bahwa kedua negara dengan skala ekonomi seperti kami, ukuran negara kami harus melakukan lebih banyak perdagangan bersama, harus ada lebih banyak investasi di sini dari Amerika Serikat, terutama di sektor digital, energi, dan infrastruktur," kata Pompeo.

Dia juga mengatakan bahwa AS mendukung upaya Presiden Joko Widodo mengembangkan 250 proyek infrastruktur senilai US$327miliar.

Retno menambahkan kedua negara sepakat untuk memperkuat rantai pasokan global dan mempercepat pemulihan ekonomi.

"Berkaitan dengan hal tersebut saya kembali menggarisbawahi pentingnya fasilitas GSP yang tidak hanya membawa manfaat bagi Indonesia tetapi juga bagi para pelaku bisnis AS," kata dia

Indonesia undang investasi dari AS di Pulau Natuna

Dalam hal investasi, Indonesia mengundang pelaku bisnis AS untuk lebih banyak berinvestasi di Indonesia, termasuk untuk proyek di pulau-pulau terluar Indonesia seperti di Pulau Natuna.

Perusahaan AS adalah investor utama dalam perekonomian Indonesia, berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan di berbagai sektor.

Pada bulan Oktober 2020, Kimberly-Clark mengakuisisi Softex Indonesia senilai US$1,2 miliar dengan strategi untuk mendorong pertumbuhan perusahaan melalui pengembangan merek dan inovasi.

Awal tahun ini, Air Products yang berbasis di Pennsylvania mengumumkan investasi U$2 miliar untuk menciptakan fasilitas produksi kelas dunia di Kalimantan untuk metanol, bahan baku kimia.

Dalam hal kesehatan, kata Retno, AS memberikan bantuan 1.000 ventilator senilai US$11 juta untuk perawatan Covid-19.

Sementara itu, berkaitan dengan kerja sama sektor pertahanan, Retno mengatakan bahwa sebagai tindak lanjut dari kunjungan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto beberapa pekan lalu, AS dan Indonesia telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama pertahanan.

Antara lain dengan memperkuat kemampuan pertahanan dan pengadaan militer, pelatihan dan kerjasama keamanan maritim di kawasan.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Jangan Terlena Konflik Timur Tengah, Ada Bom Waktu di Laut Cina Selatan, RI Bisa Kena Getahnya

Jangan Terlena Konflik Timur Tengah, Ada Bom Waktu di Laut Cina Selatan, RI Bisa Kena Getahnya

Bisnis | Selasa, 31 Maret 2026 | 18:38 WIB

DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP, Dinilai Langgar Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

DPR Desak Indonesia Keluar dari BoP, Dinilai Langgar Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

News | Selasa, 03 Maret 2026 | 11:04 WIB

Golkar Dukung Penuh Diplomasi 'Mengalir Tak Hanyut' Prabowo di AS

Golkar Dukung Penuh Diplomasi 'Mengalir Tak Hanyut' Prabowo di AS

News | Rabu, 18 Februari 2026 | 19:25 WIB

Peringatan Keras untuk AS, Tiongkok Ancam Tumpas Setiap Serangan Asing di Laut Cina Selatan

Peringatan Keras untuk AS, Tiongkok Ancam Tumpas Setiap Serangan Asing di Laut Cina Selatan

News | Jum'at, 13 September 2024 | 04:05 WIB

Disoroti Pengamat Asing: Jika Prabowo Jadi Presiden, Isu Laut Cina Selatan dan Myanmar Bakal Jadi Prioritas?

Disoroti Pengamat Asing: Jika Prabowo Jadi Presiden, Isu Laut Cina Selatan dan Myanmar Bakal Jadi Prioritas?

Kotak Suara | Sabtu, 17 Februari 2024 | 12:16 WIB

Disentil Anies Baswedan Tak Singgung ASEAN Soal Laut Cina Selatan, Ganjar Pranowo: Itu Rumit Pak!

Disentil Anies Baswedan Tak Singgung ASEAN Soal Laut Cina Selatan, Ganjar Pranowo: Itu Rumit Pak!

Kotak Suara | Minggu, 07 Januari 2024 | 20:47 WIB

China Makin Maruk, Tempatkan Tiga Penanda di Laut Cina Selatan dengan Klaim Wilayahnya

China Makin Maruk, Tempatkan Tiga Penanda di Laut Cina Selatan dengan Klaim Wilayahnya

Bisnis | Kamis, 25 Mei 2023 | 10:39 WIB

ASEAN Perlu Berpikir Komprehensif Selesaikan Masalah Laut China Selatan

ASEAN Perlu Berpikir Komprehensif Selesaikan Masalah Laut China Selatan

DPR | Senin, 15 Mei 2023 | 12:01 WIB

61 Warga AS Kena Sanksi Iran, Salah Satunya Eks Menlu Mike Pompeo

61 Warga AS Kena Sanksi Iran, Salah Satunya Eks Menlu Mike Pompeo

News | Minggu, 17 Juli 2022 | 13:52 WIB

Terkini

Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu

Perjalanan Terakhir Nuryati, Korban Tragedi KRL Bekasi Timur yang Ingin Menengok Cucu

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:48 WIB

BPDLH Luncurkan Skema Blended Finance, Dorong Pembiayaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan

BPDLH Luncurkan Skema Blended Finance, Dorong Pembiayaan Perhutanan Sosial Berkelanjutan

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:41 WIB

Amerika Serikat Protes Keras Iran Jadi Pemimpin Sidang Nuklir NPT, Menghina Perjanjian Internasional

Amerika Serikat Protes Keras Iran Jadi Pemimpin Sidang Nuklir NPT, Menghina Perjanjian Internasional

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:36 WIB

Komut KAI Singgung Ulah Taksi Listrik Hijau dalam Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Komut KAI Singgung Ulah Taksi Listrik Hijau dalam Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:34 WIB

Prabowo Perintahkan Investigasi Kecelakaan Kereta Bekasi, Siapkan Rp 4 T untuk Fly Over Perlintasan

Prabowo Perintahkan Investigasi Kecelakaan Kereta Bekasi, Siapkan Rp 4 T untuk Fly Over Perlintasan

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:24 WIB

Polisi Singapura Tangkap Sindikat Predator Digital Pembuat Konten Seksual Anak untuk Media Sosial

Polisi Singapura Tangkap Sindikat Predator Digital Pembuat Konten Seksual Anak untuk Media Sosial

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:23 WIB

Wakil Ketua DPR RI Desak Investigasi Menyeluruh Terkait Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

Wakil Ketua DPR RI Desak Investigasi Menyeluruh Terkait Tabrakan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:21 WIB

Basarnas Ungkap Tantangan Evakuasi Tabrakan KRL Vs Argo Bromo: Banyak Korban Terjepit Material

Basarnas Ungkap Tantangan Evakuasi Tabrakan KRL Vs Argo Bromo: Banyak Korban Terjepit Material

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:16 WIB

Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur Ganggu Jadwal Keberangkatan Kereta, Penumpang Menumpuk di Gambir

Kecelakaan di Stasiun Bekasi Timur Ganggu Jadwal Keberangkatan Kereta, Penumpang Menumpuk di Gambir

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:12 WIB

Harga Minyak Dunia Terus Melonjak Akibat Kebuntuan Konflik AS-Iran di Selat Hormuz

Harga Minyak Dunia Terus Melonjak Akibat Kebuntuan Konflik AS-Iran di Selat Hormuz

News | Selasa, 28 April 2026 | 12:05 WIB